Sekarang Era Sistem Presensi Online

TEKNOLOGI semestinya membuat hidup menjadi lebih mudah, termasuk menjalankan pekerjaan. Lihat saja sekarang kita lihat layanan yang serba-online layaknya ojek, belanja, atau memesan asisten rumah tangga.

Kali ini Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta memberlakukan sistem presensi (kehadiran) online. Terobosan itu dilakukan guna mempermudah sekaligus memperketat pengawasan terhadap petugas di lapangan.

Selama ini petugas Dishubtrans diharuskan melakukan presensi di kantor Dishubtrans yang beralamat di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebelum meluncur ke lapangan. Dengan kebijakan itu petugas tidak perlu ke kantor dulu, tapi dapat langsung bertugas di lapangan. Atasan juga lebih mudah mengawasi keberadaan petugas.

"Diharapkan, dengan keberadaan sistem yang bernama Dishubtrans DKI Online System (DDOS) itu pelayanan kami bertambah baik. Otomatis petugas akan tepat waktu datang ke lapangan," ujar Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah di Balai Kota, kemarin (Senin, 13/3).

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan dua perusahaan telekomunikasi, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Indosat. Kerja sama dengan kedua perusahaan telekomunikasi itu bersifat corporate social responsibility (CSR) sehingga tidak menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagai penyedia layanan aplikasi, Pemprov DKI menunjuk PT Multi Informatika Solusindo.

Andri menambahkan sistem presensi online akan diberlakukan juga kepada petugas administrasi di kantor dan petugas di dermaga. Menurutnya, saat ini sulit menelusuri posisi sebenarnya petugas Dishubtrans di Kepulauan Seribu.

Kehadiran tepat waktu memengaruhi tunjangan kerja dinamis (TKD) petugas. Petugas dengan lokasi yang tidak sesuai dengan surat keterangan tugas bakal dikenai sanksi berupa pengurangan poin TKD. Melalui TKD pula petugas mendapat biaya paket data telepon seluler.

"Dari sini akan terlihat kinerja petugas. Posisi petugas terdeteksi dari sistem GPS di radius 100 meter. Kalau jauh dari posisi, dikenai sanksi," tandas Andri.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengapresiasi upaya Dishubtrans meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap sistem itu terintegrasi dengan Jakarta Smart City yang bisa dipantau Badan Kepegawaian Daerah.

"Saya minta dikontrol bahwa petugasnya berada di posisi lapangan yang seharusnya. Tanpa itu, upaya ini sia-sia," pungkas Saefullah.

Untuk bisa mengakses presensi online, petugas Dishubtrans DKI bisa mengunduh aplikasi secara gratis. Selama ini koordinasi antarpetugas Dishubtrans DKI dilakukan menggunakan aplikasi pesan Whatsapp. (Aya/B-3)