BUMD Gerogoti Keuangan APBD

KONTRIBUSI pendapatan badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dinilai belum optimal. Setiap tahun BUMD hanya mampu berkontribusi 10% terhadap PAD. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rajin menyuntikkan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada 25 BUMD guna invasi bisnis.

Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan idealnya dalam setahun 25 BUMD menyumbang 60% terhadap PAD. Trubus menyarankan lebih baik BUMD yang merugi ditutup atau dijual. “Kalau terus merugi akhirnya menggerogoti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta,” kata Trubus, kemarin.

Secara umum, belum ada BUMD yang mandiri secara finansial apalagi memberi keuntungan signifikan kepada Pemprov DKI. Trubus menilai saat ini 13 BUMD menderita kerugian parah. Sebut saja PT Pembangunan Jaya, PT Bank DKI, dan PD Pasar Jaya. Perusahaan masih mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM) ditambah lagi kondisi organisasi yang belum sepenuhnya sehat.

“Pelayanan BUMD masih serbamengecewakan,” ujar Trubus. Sejumlah pegawai BUMD dianggapnya bermental korup, tidak profesional, dan inefisien. Pemberian PMP terus-menerus dikhawatirkan akan membuat daya saing BUMD melemah, bukan menambah kompetisi.

Pada 2016, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sepakat melakukan PMP kepada PT Trans-Jakarta sebesar Rp420 miliar, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Rp4,4 triliun, PT Jakpro Rp1 triliun, dan PDAM Jaya Rp500 miliar.

“Penurunan kinerja BUMD juga terkait dengan rekrutmen SDM yang relatif tertutup dan kurang transparan. Masih ada intervensi politik dalam proses rekrutmen. Akibatnya, harapan publik untuk menempatkan BUMD DKI ke posisi optimal butuh proses panjang,” terang Trubus.

Setali tiga uang, pengamat kebijakan publik Nirwono Joga menyarankan pejabat BUMD harus seorang profesional, kreatif, dan inovatif. BUMD lalu diberi target yang jelas untuk meraup laba dicapai dalam jangka pendek dan menengah.

“Evaluasi BUMD yang berkinerja buruk, cari tahu penyebabnya. Apakah pejabat, sistem, atau inovasinya bermasalah? Ataukah perlu dimerger jika merugikan?” paparnya.

Sebagai contoh, arah bisnis Bank DKI belum jelas, ingin jadi bank komersial atau ritel. PD Pasar Jaya belum berhasil merevitalisasi pasar bahkan cenderung pasar rakyat atau tradisional mati suri. PDAM belum berhasil mengelola air bagi warga karena tidak ada terobosan inovatif. PT Trans-Jakarta belum mampu menerapkan standar pelayanan minimal. “Pergantian pejabat yang terlalu cepat di BUMD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) salah satu penyebab kurangnya kinerja BUMD dan SKPD,” pungkas Nirwono. (Aya/B-3)