Nelayan Tolak Politisasi Isu Reklamasi

SEJUMLAH tokoh nelayan di Teluk Jakarta meminta agar isu reklamasi tidak dipolitisasi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Apalagi, 90 persen nelayan menerima reklamasi dan berharap pemerintah mempercepat pelaksanaan proyek yang dinilai dapat menyelesaikan persoalan mereka.

Haji Syarifuddin Baso, tokoh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara menyatakan, warga Muara Angke tidak mudah percaya dengan kampanye politik dengan isu reklamasi. Menurutnya, politisasi dan penolakan reklamasi selama proses Pilkada hanya menguntungkan segelintir pihak. Menurut dia, .

"Cara itu cuma untuk mendulang suara agar elektabilitas meningkat. Itukan hanya untuk cari keuntungan. Kami semua di sini hanya tertawa mendengarnya," kata Syarifuddin yang ditemui Kamis (9/3).

Warga Muara Angke, menurutnya, justru mendukung kelanjutan proyek reklamasi asal diikutsertakan dalam setiap pembahasannya. Sebab, reklamasi akan turut meningkatkan kesejahteraan dengan terbukanya lapangan pekerjaan.

“Kami tidak mempersoalkan reklamasi sepanjang tidak ada penggusuran,” ujarnya.

Proyek reklamasi, menurutnya, akan menjadi pusat bisnis baru yang mampu menopang kehidupan keluarga nelayan. Apalagi, mereka berharap generasi berikutnya memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan saat ini.

Syarifuddin pun mendesak agar sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tak ikut campur mempolitisasi isu reklamasi. Kondisi ini justru akan memecah masyarakat di tingkat bawah. Selama ini, nasib nelayan juga tidak pernah berubah dengan berbagai janji politisi dan LSM menjelang pemilihan umum.

Selain itu, sejumlah LSM hanya melibatkan nelayan pendatang yang sesungguhnya tidak berkepentingan terhadap Teluk Jakarta. “Yang selama ini ribut LSM dan nelayan Andong (pendatang),” kata dia.

Ia menegaskan, reklamasi juga dinilai tidak berhubungan dengan penurunan tangkapan ikan. Sebab, sejak lama nelayan sebenarnya sudah sulit mencari ikan di Teluk Jakarta akibat parahnya pencemaran.

Saat ini reklamasi yang sudah hampir jadi dan dibangun tower-tower adalah Pulau C dan D. Sementara pulau lain, di luar Pelabuhan Baru Tanjung Priok (New Priok) belum terdapat bangunan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI Jakarta Yan Winata Sasmita menyatakan ,dapat menerima penjelasan oleh pengembang dan pemerintah mengenai reklamasi. "Mari kita awasi bersama,” tegas Yan.

Sampai saat ini belum ada data terbaru jumlah nelayan di Jakarta Utara. Data resmi terakhir adalah sampai 2013. Jumlah nelayan di seluruh Jakarta tercatat 27.753 jiwa. Sebanyak 17.745 jiwa atau 63,9 persen merupakan nelayan pendatang pekerja.

Adapun nelayan penetap pemilik dan penetap pekerja masing-masing 3.071 jiwa (11,1 persen) dan 6.937 jiwa (25 persen).

Emmy Hafild, Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Direktur Greenpeace Asia Tenggara menegaskan reklamasi akan menjadi solusi bagi lingkungan Teluk Jakarta yang sudah rusak.

“Reklamasi adalah bentuk adaptasi terhadap kondisi Teluk Jakarta,” kata Emmy.

Dia menambahkan pemerintah bahkan semestinya mempercepat reklamasi 17 pulau yang dibarengi pembangunan Tanggul Tahap A dalam proyek Pengembangan Terpadu Kawasan Pesisir Ibukota (NCICD). Langkah ini, kata dia, diperlukan agar masyarakat dan Ibu kota Jakarta selamat dari ancaman banjir rob yang melanda setiap masa laut pasang di bulan purnama. OL-2