MRT Fase Dua Berpotensi Molor

PEMBANGUNAN moda transportasi mass rapid transit (MRT) fase dua jalur Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Ancol Timur berpotensi molor. Pasalnya, sebelum melanjutkan ke fase dua, PT MRT Jakarta melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus sudah mengantongi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Keinginan Presiden Joko Widodo konstruksi fase dua sudah dimulai pada 2018. "Tapi, itu sangat ketat. Ketat dalam artian untuk membangun konstruksi membutuhkan kontraktor. Kontraktor dipilih melalui proses lelang. Sementara itu, proses lelang membutuhkan dana. Kalau diajukan (pinjaman luar negeri) ke Japan International Cooperation Agency (JICA) membutuhkan waktu bertahun-tahun," papar Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat, kemarin.

Berdasarkan rencana awal, pembangunan trase MRT fase dua dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan. Lantaran lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) seluas 10 hektare di Kampung Bandan sudah dikerjasamakan dengan pihak swasta, PT MRT tidak bisa lagi menggunakan lahan tersebut.

Alhasil, PT MRT harus mencari lahan lain untuk menempatkan Depo. Hanya lahan di Ancol Timur yang tersedia. Akibatnya, terjadi perpanjangan trase sepanjang 6,1 kilometer dari tadinya hanya 8,5 kilometer. "Direktorat Jenderal Kereta Api bersurat ke kami melalui Pemprov DKI menyatakan lahan sudah dikerjasamakan dengan pihak lain," kata Tuhiyat.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membenarkan masalah perubahan trase. Kebutuhan ketersediaan lahan 6 hektare untuk depo di Kampung Bandan milik PT KAI tidak lagi dapat diandalkan karena sudah dikerjasamakan dengan pihak lain.

Ketika dimintai konfirmasi, Humas Daerah Operasional I KAI Suprapto menyampaikan kesepakatan penggunaan lahan di Kampung Bandan belum menghasilkan nota kesepahaman dengan PT MRT. Saat ini, lahan tersebut telah dikerjasamakan dengan 10 pihak swasta.

Setelah direvisi, kebutuhan anggaran proyek MRT fase kedua mencapai Rp31,7 triliun dari sebelumnya Rp22,5 triliun. Rinciannya, konstruksi MRT Bundaran HI-Kampung Bandan sebesar Rp17,38 triliun, konstruksi MRT Kampung Bandan-Ancol Timur Rp11,68 triliun, dan sisa dari proyek fase pertama Rp2,56 triliun.

Usulan komposisi pembebanan biaya proyek MRT fase kedua tersebut masih sama dengan fase pertama yakni 49% dari hibah pemerintah pusat dan 51% pinjaman pemerintah daerah dalam bentuk penerusan pinjaman luar negeri. Porsi 51% dari Rp31,7 triliun setara dengan Rp16 triliun.

Rencana perubahan trase MRT fase kedua juga bisa terganjal persetujuan dewan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus untuk membahas perubahan trase tersebut seiring terjadinya pembengkakan anggaran yang akan membebani APBD DKI.

Dirut PT MRT William Syahbandar mengaku tidak risau dengan kemungkinan terganjalnya pencairan dana untuk konstruksi fase dua. Pasalnya, opsi kerja sama dengan swasta telah disiapkan. PT MRT bisa patungan dengan swasta untuk membiayai pembangunan fase dua.(Aya/J-2)