Warga Kampung Pulo Siapkan Perlawanan

WARGA Kampung Pulo bakal menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan mereka terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gugatan akan dinaikkan ke tahap peninjauan kembali (PK).

Ciliwung Merdeka, LSM yang mewadahi gugatan warga Kampung Pulo, menyatakan saat ini putusan MA itu tengah dipelajari. “Kami naik lagi ya, tidak akan berhenti di situ. Bahkan kami punya bukti baru,” kata Ketua Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi kepada Metrotvnews.com, kemarin.

Menurut Sandyawan, ada sejumlah kejanggalan dari putusan kasasi MA. Misalnya, dalam putusan MA menyebutkan gugatan dimasukkan sesudah penggusuran. “Itu tidak benar. Kami sudah mengajukan gugatan dulu (sebelum digusur) di PTUN, kemudian tetap digusur,” tambahnya.

Pada 4 Agustus 2015, Pemprov DKI menyatakan warga Kampung Pulo menduduki tanah negara dan bakal melakukan penggusuran. Ia memastikan gugatan masuk ke PTUN Jakarta sebelum hari penggusuran pada 20 Agustus 2015.

Penggantian majelis hakim juga dipersoalkan. Menurut dia, ketua majelis hakim yang pertama sangat simpati dengan gerakan masyarakat.

MA memutuskan menolak kasasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, dalam laman resmi di www.putusan.mahkamahagung.go.id pada Senin (6/3). MA menilai langkah penggusuran pemprov sah secara hukum.

Di sisi lain, Edho Rhamdoni, 35, bekas warga Kampung Pulo, merasa tenang menghuni Rusun Jatinegara karena bebas dari banjir dan tak takut digusur. Edho yang tinggal di lantai 14 rusun tersebut merasa sangat terbantu oleh kebijakan pemprov.

“Siapa yang tidak marah rumahnya digusur? Tapi saat itu saya berpikir panjang bahwa selama ini tanah yang kami tempati menyebabkan banjir untuk orang lain juga, bukan hanya saya,” terang ayah satu anak itu.

Begitu pun Yati. Wanita 32 tahun itu betah tinggal di rusun karena memiliki toilet sendiri. “Dulu toilet digunakan ramai-ramai alias toilet umum. Sekarang fasilitas air dan listrik sangat memadai. Tempat berobat juga tidak jauh,” ungkapnya.

Yati pun bersyukur biaya sekolah lebih ringan serta kendaraan gratis untuk anak sekolah. Semua fasilitas itu disediakan pemerintah, termasuk petugas yang sigap menerima keluhan warga. (Sru/B-3)