Uang Diterima Sekolah, tetapi Pakai Kop Komite

SEJUMLAH siswa SMAN 5 Kecamatan Sawangan, Depok, terancam tidak bisa mengikuti ujian tengah semester (UTS), Jumat (10/3) ini. Mereka belum melunasi uang sumbangan pendidikan (USP).

Salah satu siswa yang belum membayar USP Rp800 untuk empat bulan mengaku tidak mendapat kartu UTS. "Kalau belum membayar USP hanya dikasih kartu ujian sementara, sedangkan teman-teman yang sudah bayar mendapat kartu ujian," ujarnya, kemarin (Selasa, 6/3).

Sesuai aturan yang diberlakukan sekolah, siswa penunggak akan mendapatkan kartu ujian sementara. "Jika enggak bawa kartu itu saat ujian nanti dikenai denda Rp5.000 per hari," kata pelajar kelas 11 tersebut.

Saat kelas 10, dirinya juga memiliki tunggakan. "Soal tunggakan itu juga suka disinggung-singgung. Tahun lalu, kalau belum membayar, enggak bisa ambil ijazah," ungkapnya.

Menurut penelusuran Media Indonesia, setidaknya ada enam siswa yang hingga kemarin belum mampu membayar USP. Salah satu wali murid kelas X IPS 2 SMAN 5 yang ditemui terpisah mengaku masih menunggak karena keberatan dengan kebijakan sekolah yang meminta uang bayaran setiap bulan.

Uang bayaran tersebut diminta sekolah dengan alasan sumbangan. "Saya diminta Rp200 ribu per bulan. Sama saja dengan membayar SPP. Pemerintah kan sudah menetapkan SPP gratis," tukasnya.

Dia mengakui besaran sumbangan itu memang berdasarkan hasil kesepakatan antara Komite SMAN 5 dan orangtua. Namun, dia bertanya mengapa uang bayaran tidak menggunakan kop SMAN 5, kenapa atas nama komite sekolah.

Wakil Kepala SMAN 5 Depok Tri Andoyo berdalih USP itu merupakan kesepakatan dari komite sekolah dengan wali murid pada awal masuk ajaran. "Rapat menyetujui sumbangan tak mengikat dan bersifat sukarela. Bagi yang keberatan silakan temui komite sekolah," paparnya. (KG/J-2)