Terminal Pulogebang Dipaksakan

PEMBANGUNAN Terminal Terpadu Pulogebang dinilai menjadi proyek yang dipaksakan.

Akibatnya memunculkan masalah baru. Konsep modernitas yang diusung terminal seluas 12 hektare tersebut tidak menjawab kemudahan tranportasi masyarakat.

Penilaian itu dikemukakan Direktur Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, pengamat tranportasi Joko Setyowarno, dan pengusaha organda Bus Mania Fikri, kemarin.

Darmaningtyas bahkan mendesak pemerintah mengkaji kembali fungsi Terminal Pulogebang sebab pemerintah berpotensi memboroskan anggaran menyubsidi operasional terminal tersebut senilai Rp1 miliar setiap bulannya.

"Terminal ini seperti buah simalakama kalau diteruskan akan membebani subsidi pemerintah karena pemasukan yang ada tidak mencukupi biaya operasional. Saya pikir subsidi untuk sesuatu yang tidak perlu itu pemborosan," ujarnya

Apalagi, rencana pembangunan terminal tersebut, ungkapnya, memakai konsep lama yang tidak mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan.

Tidak hanya itu, akses kendaraan menuju ke terminal belum ada, bahkan rawan kejahatan.

Beberapa faslitas terminal pun tidak ramah difabel.

"Ini menjadi tertolak belakang dengan visi pemerintah yang mendorong masyarakat menggunakan bus. Harusnya kita menghargai masyarakat yang masih mau naik bus dengan memudahkan mereka, bukan menyulitkan, dan mayoritas orang yang naik bus karena mereka mau berhemat uang dari moda transportasi lain yang mahal," cetusnya

Darmaningtyas juga mengingatkan, pengkajian kembali terminal tersebut harus mengacu pada rencana RTRW 2010-2030.

Hal ini juga mengacu pada kualitas bangunan yang dinilainya belum memenuhi standar aman, seperti masih terasanya getaran bus di dalam terminal bertingkat empat tersebut.

Komentar senada dikemukakan Joko Setyowarno.

Menurutnya, pembangunan Terminal Pulogebang menjadi bancakan kepala daerah.

"Selama ini kenapa terminal ada di pinggiran kota bukan di tengah kota ? Apalagi, terminal modern," heran Joko.

Rancangan terminal yang dicetuskan saat Gubernur Fauzi Bowo, pembangunannya sempat mangkrak.

Hal itu jelas memengaruhi kualitas bangunannya.

"Pemerintah sekarang kena getahnya saja, yang melahirkan undang undang yang mengatur tentang terminal tipe A kewenangannya kepada pemerintah pusat," terangnya.

Di sisi lain, salah satu pengusaha organda Bus Mania Fikri, mengeluhkan akses kendaraan menuju terminal tersebut.

Akibatnya, aktivitas bus pun sepi.

"Di terminal itu sepi tidak ada kendaraan dari kota atau sebaliknya. Kami harap ada kendaraan seperti DAMRI yang ada di bandara selama 24 jam," harapnya.

Soal ini dibantah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebab pihaknya sudah menyediakan feeder dan Trans-Jakarta sebagai moda angkutan ke terminal itu.

"Kami sudah menyediakan nantinya akan ada angkutan lainnya dan akan segera dioperasikan," ujarnya.

Proyek yang menelan anggaran Rp450 miliar tersebut ditargetkan kelar sebelum Ramadan 2017.