Kerja Keroyokan Demi Layani Warga Jakarta

MARUHAL merupakan pegawai di Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) di lingkungan Pemprov DKI. Tugas kesehariannya melayani pengaduan warga. Bentuk aduan yang disampaikan beragam, mulai dari isu pendidikan, kesehatan, permohonan rumah susun (rusun), sengketa hukum, masalah sosial, hingga perizinan.

Maruhal tak bekerja sendiri. Dia dibantu empat rekannya. Mereka adalah dua staf pribadi Ahok, Nathanael dan Kamilus, serta pegawai KDH KLN, Puspa dan Nurul. Mereka berlima harus melayani puluhan warga. Bahkan, jumlahnya dalam sehari bisa di atas 50 orang.

Untungnya, sejak Selasa (21/2) layanan pengaduan masyarakat di Balai Kota dibantu oleh sejumlah staf dari Biro Hukum, Dinas Penataan Kota dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Hal ini dilakukan lantaran jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani aduan warga itu terbilang minim. Namun, sejak dibantu oleh staf ketiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) proses administrasi kini menjadi lebih cepat.

"Sekarang rata-rata ada dua petugas dari masing-masing SKPD yang dikerahkan tiap pagi. Selain membuat pekerjaan kami menjadi lebih cepat, penjelasan kepada warga menjadi semakin jelas," kata Maruhal saat ditemui di Balai Kota, Kamis (23/2).

Selama dibantu oleh staf dari SKPD, Standar Operasional Procedure (SOP) penanganan aduan warga tidak mengalami perubahan. Petugas akan menanyakan permasalahan pengaduannya dan menuliskannya dalam formulir penanganan untuk diteruskan ke SKPD terkait. Selanjutnya, petugas juga akan meminta dokumen berupa KTP, KK, SIM dan nomor telepon warga.

Petugas juga harus memindai (scan) seluruh dokumen untuk diunggah dan disimpan di google drive. Tautan dari penyimpanan dokumen tersebut bisa diikutsertakan saat laporan melalui email atau pesan aplikasi whatsapp. Petugas juga harus mendistribusikan dokumen pengaduan melalui sistem surat tata usaha gubernur.

"Dari segi SOP tidak ada yang berubah. Kami tim terdahulu masih harus melakukan scan dan distribusi sendiri. Petugas SKPD bertugas menjelaskan lebih rinci segala permasalahan warga untuk disampaikan ke unitnya," lanjut Maruhal.

Setiap hari pos pengaduan layanan masyarakat di Balai Kota kebanjiran pengunjung hingga 50 orang. Tak semuanya mengadu. Tidak jarang warga datang tanpa memiliki aduan alias palsu. Mereka datang kerap mencoba peruntungan untuk meminta bantuan tunai. Hal tersebut tidak pernah dikabulkan Pemprov DKI. Pemprov DKI tidak pernah membayar tunai warga yang mengadu.

"Macam-macam ulah mereka," kata Marulah.

Menurut petugas penerimaan surat Djunaedi, tidak semua warga merasa puas saat dilayani petugas SKPD. Mereka tetap mau bertemu dengan Ahok untuk berswafoto.

"Pasti ada unsur kepuasan dengan orang yang dikagumi. Mereka kerap datang memang untuk bertemu Ahok, mereka bilang 'sayang kan kami sudah sampai sini'," kata Djunaedi. Tapi, demi warga Jakarta, Djunadi dan rekan-rekannya tetap melayani, selama permintaan warga tidak aneh-aneh. OL-2