Tim Ahok Djarot Klaim Banyak Terima Laporan Kecurangan

TIM advokasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) menerima laporan masyarakat soal kecurangan yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017, 15 Februari lalu.

Sejak awal menerima pengaduan warga pada 16 Februari, sudah terkumpul lebih dari 2.000 pengaduan.

"Pengaduan warga sudah mencapai 2 ribuan yang mengadukan pelanggaran dan kecurangan di TPS (tempat pemungutan suara) masing-masing," ujar juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, Minggu (19/2).

Permasalahan yang paling banyak diadukan merupakan ketidakakuratan daftar pemilih tetap (DPT). Di samping itu, juga banyak laporan soal petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melarang pemilih tambahan mencoblos di TPS. Padahal, warga sudah membawa seluruh kelengkapan seperti KTP elektronik, surat keterangan Dukcapil, dan Kartu Keluarga.

"Mereka mengadu karena tidak boleh memilih di TPS. Kebanyakan karena dihalang-halangi petugas di TPS," ujar dia.

Bahkan, dalam beberapa laporan, masyarakat mengadukan petugas KPPS yang mengenakan atribut kampanye salah satu tim sukses pemenangan paslon lain.

"Ada yang mempertanyakan netralitas petugas di TPS karena memakai baju salah satu timses."

Sebagian daftar pengaduan lainnya juga mengindikasikan adanya mobilisasi pemilih siluman lantaran pemilih bukan merupakan warga sekitar TPS. Namun, pemilih itu bisa membuktikan kepemilikan surat undangan C6.

"Kami merasa kantong-kantong suara Ahok-Djarot sengaja dipermainkan. Ini suatu gerakan yang sistemik, makanya kami mengumpulkan pengaduan masyarakat," lanjut Raja.

Menurutnya, sumber pengaduan terbanyak berasal dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. (OL-3)