RSUD Tolak Kartu Bekasi Sehat

SUMARNI Ningsih tak mengira dirinya bakal ditolak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi saat akan berobat atas kanker payudara yang dideritanya. Ia kaget lantaran kartu Bekasi sehat yang dipegangnya ternyata tak laku di rumah sakit milik pemerintah daerah itu.

“Saya tunjukkan kartu Bekasi sehat, tapi petugas RSUD Kota Bekasi bilang kartu itu belum bisa digunakan. Jadi, apa gunanya kartu ini?” gugat Sumarni saat ditemui, kemarin.

Kartu yang dipegangnya itu ialah kartu yang diluncurkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada 16 Januari lalu. Saat meresmikan program layanan kesehatan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) itu, orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut menyebut kartu itu sebagai terobosan untuk memotong rantai birokrasi di bidang kesehatan yang selama ini kerap berbelit-belit.

“Jangan ada lagi laporan warga ditolak berobat di rumah sakit. Jangan sampai ada laporan pemilik kartu sehat tidak dilayani. Mau pagi, siang, atau kapan pun rumah sakit harus melayani,” tegas Rahmat kala itu.

Namun, perintah wali kota itu ternyata tak sesuai dengan kenyataan. “Kata orang kelurahan yang membagikan, kartu sehat ini langsung bisa digunakan, tapi kata orang rumah sakit masih belum bisa. Mana yang benar?” tanya Sumarni.

Warga RT 04/02, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, itu berharap masalah berbelit di level birokrasi bisa segera selesai. Ia sudah tak tahan lagi atas sakit yang dirasakannya.

Saat dimintai konfirmasi, Rahmat Effendi menyesalkan peristiwa tersebut. Menurutnya, terobosan-terobosan yang telah dirancangnya ternyata mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Ia berjanji segera menjemput Sumarni untuk dibawa ke RSUD Kota Bekasi, sekaligus dirinya memastikan hal itu tidak akan lagi terulang.

“Nanti dijemput, kami akan bawa ke RSUD. Saya tegaskan lagi, pemegang kartu Bekasi sehat atau kartu sehat berbasis NIK tidak boleh ditolak di RSUD Kota Bekasi, apalagi ketika pasien membutuhkan penanganan cepat,” kata dia.

Evaluasi kinerja
Kabar penolakan layanan olah RSUD itu juga sampai ke telinga DPRD.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daddy Kusradi meminta Pemerintah Kota Bekasi segera mengevaluasi kinerja jajaran RSUD Kota Bekasi.

“Ini memalukan. Jangan ada lagi kasus pasien yang berasal dari keluarga miskin ditolak. Layanan RSUD seharusnya mengistimewakan pasien dari warga kurang mampu,” ujar Daddy.

Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota, sambungnya, Bekasi seharusnya bisa mencontoh DKI Jakarta. Di Jakarta, saat ini warga dari keluarga miskin makin dimudahkan saat berobat.

“Apalagi, penyakit yang diderita Ibu Sumarni itu bukan kategori ringan seperti batuk atau flu. Itu penyakit yang harus segera ditangani. Ini kok malah ditolak RSUD?” tanyanya gusar.

Pemerintah Kota Bekasi menyebut jumlah kepala keluarga yang berhak mengantongi kartu sehat itu 26.807. Dengan memiliki kartu tersebut, mereka dapat berobat ke 34 rumah sakit yang telah bermitra dengan pemkot.

Sepanjang 2017, pemkot menganggarkan dana Rp100 miliar untuk membiayai fasilitas tersebut. (J-1)

gana@mediaindonesia.com