SMA/SMK Se-Kota Bekasi Dipaksa Berakrobat

SEJAK wewenang operasional diambil alih oleh pemerintah provinsi mulai Januari 2017, semua pengelola SMA dan SMK negeri Kota Bekasi menjerit lantaran biaya operasional sekolah (BOS) tak kunjung cair. Keberlangsungan belajar-mengajar di 29 sekolah negeri tingkat atas dan kejuruan di Kota Bekasi pun terancam.
“Gara-gara pengelolaannya diambil alih provinsi, sekolah kami dan SMA/SMK se-Kota Bekasi kesulitan anggaran. Padahal, untuk operasio­nalnya, sekolah kami butuh Rp2,1 miliar dalam setahun,” ujar Kepala SMK Negeri 5 Kota Bekasi Agus Wimbadi, Selasa (14/2).

Berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No 32/2004, manajemen pengelolaan SMA dan SMK kini berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara itu, pemerintah kabupaten kota hanya menangani pengelolaan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Alhasil, kata Agus, pihaknya pun tak lagi menerima BOS dari Pemkot Bekasi. Padahal, kebutuhan akan BOS sangat mendesak dan harus tepat waktu guna membiayai kebutuhan belajar-mengajar, termasuk pembayaran gaji guru dan karyawan honorer.

Gara-gara belum cairnya BOS dari pemerintah provinsi hingga pertengahan Februari ini, sambung Agus, pihaknya harus ‘berakrobat’ guna menutupi kebutuhan biaya. Itu pun dilakukan berdasarkan kemampuan maksimal sekolah. “Ini soal kesanggupan sekolah memberikan gaji bagi 71 tenaga pengajar dan kar­yawan honorer. Sebelumnya, satu guru honorer yang mendapat gaji Rp25 ribu per jam mata pelajaran kini hanya sanggup memberikan gaji Rp12.500 per jam mata pelajaran,” terangnya.

Pihaknya pun, sambung Agus, terpaksa meniadakan pemberian tunjangan transportasi dan tunjangan bagi puluhan tenaga honorer yang ada di SMKN 5 Kota Bekasi. “Mau tidak mau harus dipangkas, padahal sebelumnya mereka dapat anggaran transportasi dan tunjangan bila mereka menjabat jadi wali kelas misalnya,” ungkap Agus. (Gan/J-1)