Ahok Kembali, Balai Kota Bernyawa Lagi

BALAI Kota DKI Jakarta kembali terasa bernyawa saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali aktiv bekerja setelah menjalani cuti kampanye Pilkada 2017. Kerumunan warga yang hendak mengadukan berbagai permasalahan yang terkait dengan pemerintahan atau sekadar berswafoto kembali memenuhi pendopo Balai Kota, Senin (13/2) pagi.

Di hari pertamanya berkantor kembali di Balai Kota, Ahok datang pukul 07.00 WIB. Seperti biasa sesaat setelah turun dari mobil ia bersalaman dengan warga dan meladeni warga yang hendak berswafoto.

Pagi itu puluhan guru honorer dari SMK Pelayaran Dewaruci, Cilincing, Jakarta Timur, mengadukan nasibnya sebagai guru honorer. Tak ingin hilang kesempatan, mereka berswafoto dulu sebelum mengadu.

Setelah melayani warga berswafoto, Ahok mulai menelusuri laporan warga satu per satu. Ada sebanyak empat laporan hari ini, di antaranya soal Kartu Jakarta Pintar (KJP), masalah sertifikat tanah dan guru honorer. Ada sebanyak 150 orang datang ke Balai Kota hari ini. Jumlah tersebut melonjak signifikan jika dibanding jumlah warga yang datang selama Ahok cuti Pilkada.

Namun, Ahok menolak ajakan wartawan untuk doorstop di hari pertama ia berkantor. Ahok hanya melambaikan tangan dan melewati kerumunan wartawan yang telah menunggu. Pasalnya, ia harus bergegas ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan status sebagai terdakwa.

Sebagai gantinya, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat hari ini berkeliling Jakarta. Pertama, Djarot bersilaturahim dengan pejabat eselon III di Dinas Teknis. Kemudian, Djarot melanjutkan kunjungan ke Kantor Walikota Jakarta Timur, Walikota Jakarta Selatan dan Walikota Jakarta Pusat.

Pada salah satu kesempatan, Djarot mengatakan hingga masa jabatannya sebagai wakil gubernur pada Oktober mendatang dirinya dan Ahok akan membereskan empat hal yang menjadi prioritas. Di antaranya menambahkan komponen subsidi makan, minum dan gizi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan mempercepat pembangunan kereta api ringan (light rapid transportation/LRT).

"Yang jelas kami mau menambahkan komponen subsidi makan, minum dan gizi bagi penerima KJP, contoh misalnya penambahan diperbolehkannya membeli susu untuk anak atau kacang hijau," kata Djarot.

Selain itu, Djarot dan Ahok juga akan menjadikan beberapa pasar menjadi pasar perkulakan. Juga termasuk mengintergrasikan perumahan, rumah susun (rusun) dengan fasilitas umum, baik pasar atau terminal.

Mengenai sejumlah kebijakan yang diambil mantan petugas pelaksana (Plt) Gubernur DKI Sumarsono, menurut Djarot, tidak ada yang harus diubah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sempat disinyalir diobrak-abrik oleh Plt mudah untuk disesuaikan di APBD-Perubahan (APBD-P). "Tidak ada yang dirombak. Kalau APBD gampang kan ada APBD-P, itu bisa dievaluasi," kata Djarot.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus menyambut baik kedatangan Ahok kembali ke Balai Kota. Dirinya berharap pemerintahan bisa berjalan dengan normal dan tidak lesu akibat permintaan pemberhentian sementara Ahok sebagai Gubernur terkait status terdakwa dugaan penistaan agama.

"Saya harap pemerintahan berjalan dengan baik dan normal. Jangan kemudian menjadi lemah dan lesu. Rakyat menunggu karyamu lagi," kata Bestari.

Menurut Bestari, selama dua tahun ke belakang hubungan Ahok dan lembaga legislatif semakin membaik. Tidak ada lagi pertentangan. Sikap Ahok dinilai sudah semakin tenang.

"Dua tahun terakhir ini tidak ada pertentangan, biasa-biasa saja. Sikap sudah baik. Sudah makin top. Biar bisa satu putaran. Makin santun dia." ujar Bestari.

Kendati demikian, kemarin, terungkap sebanyak lima fraksi di DPRD DKI Jakarta menuntut kejelasan status Ahok sebagai terdakwa dugaan penodaan agama. Lima fraksi partai DPRD tersebut, meliputi PKB, PPP, PKS, Gerindra dan PAN.

Mereka mengancam tidak akan melakukan rapat kerja (raker) apapun bersama lembaga eksekutif selama status terdakwa Ahok belum jelas. "Selama status Ahok belum jelas, DPRD tidak melakukan aktivitas apapun. Kami dari lima fraksi sudah sepakat," kata Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra, Senin (13/2).

Keputusan itu diambil kelima Fraksi karena khawatir tiap Peraturan Gubernur (Pergub), Keputusan Gubernur (Kepgub), dan Instruksi Gubernur (Ingub) berpotensi tidak sah karena ketidakjelasan status Ahok.

"Kami khawatir produk hukum yang dihasilkan antara DPRD dan Pemprov menjadi cacat atau digugat. Untuk itu kami meminta kejelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan presiden," kata Taufik.

Guna mencari kejelasan pihaknya akan berkirim surat ke Kemendagri dan Presiden, besok Selasa (14/2). Namun demikian, Taufik mengimbau keputusan DPRD ini jangan diartikan secara politis. Keputusan ini berkaitan dengan aturan hukum, bukan pilkada.

Ketika dimintai keterangan terkait hal ini, Ahok menolak untuk menjawab. "Saya tidak tahu." pungkas Ahok.

Ahok dan Djarot resmi berkantor lagi di Balai Kota setelah empat bulan mengikuti kampanye Pilkada DKI Jakarta. Statusnya sebagai gubernur DKI Jakarta baru aktif kembali mulai 12 Februari 2017 pukul 00.00 WIB. (OL-4)