Pemerintah Cari Pendanaan Proyek LRT di Luar APBN

PEMERINTAH mempertimbangkan untuk mengubah skema pendanaan pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) agar lebih fleksibel. Saat ini skema pendanaan megaproyek tersebut berasal dari APBN sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat dengan kementerian terkait, di kantornya, kemarin.

Luhut mengatakan skema pendanaan tersebut sudah dirumuskan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

"Pendanaan LRT kita bikin lebih fleksibel. Kita lagi cara bagaimana supaya pendanaan ini dari PSO (public service obligation) jalan, penjaminan juga jalan, dan lebih fleksibel ke investor. Jadi, Adhi Karya tidak hanya kontraktor, tapi juga sekaligus investor," papar Luhut.

Dia menyebut nilai investasi LRT Jabodebek masih berkisar Rp23 triliun. Dalam jumlah tersebut, belum ada penambahan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan akan membuka berbagai opsi pendanaan proyek LRT Jabodebek. Pembangunan itu bisa didukung lewat pengembangan konsorsium, penjaminan pemerintah, atau menambah injeksi modal ke kontraktor, PT Adhi Karya (persero) tbk.

"Berbagai opsi pendanaan bisa dilakukan agar mereka bisa melakukan penyelesain proyeknya," tukas Sri Mulyani.

Pendanaan LRT Jabodebek nantinya dikombinasikan antara APBN dan investasi yang dicari Adhi Karya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugiharjo pun menilai kondisi tersebut bisa mengubah Perpres No 65/2016. Yang penting, kata dia, target pembangunan kereta api tersebut tidak boleh meleset dari yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, yakni awal 2019.

"Target penyelesaian kan tidak boleh meleset. Iya nanti akan ada penyesuaian perpresnya untuk itu," imbuh Sugiharjo.

Sebagaimana diketahui, proyek LRT Jabodebek mulai dilaksanakan dengan ground breaking yang dilakukan Presiden Jokowi pada 9 September 2015. Trek yang semula direncanakan menggunakan narrow gauge 1.067 mm sebagaimana trek yang ada di Jawa dan Sumatra diubah menjadi standard gauge 1.435 mm karena mayoritas kereta LRT di dunia dibangun dengan sistem itu. Diyakini, hal tersebut akan memudahkan dalam pemilihan dan pembelian rolling stock atau armada kereta. (Jes/J-3)