Molor yang sudah Diperkirakan sejak Awal

PEMENANG tender proyek pembangunan rumah susun (rusun) di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat, PT Totalindo, mengakui, pihaknya belum bisa menyelesaikan pembangunan proyek tersebut tepat waktu sesuai dengan kontrak pada 3 Februari 2017.

Beberapa fasilitas penting seperti instalasi listrik dan air belum tersedia hingga H-2 waktu penyerahan.

Presiden Manajer PT Totalindo Former Siregar mengaku pihaknya menemui banyak kesulitan dalam pengerjaan proyek itu, dari sulitnya pengerjaan karena dibangun di kawasan padat kendaraan, waktu yang sempit, hingga barang pesanan pemerintah membutuhkan waktu lama untuk didatangkan.

"Kendala kami salah satunya kemacetan di kawasan ini. Alat berat dan kendaraan membawa material besar hanya bisa masuk di waktu-waktu tertentu, harus di atas pukul 23.00 baru bisa masuk. Belum lagi permintaan lain yang memakan waktu lama seperti pengadaan lift, barangnya dari Thailand sampai ke sini November 2017," jelasnya.

Hitungan waktu yang bakal molor tersebut, lanjut Former, sebenarnya sudah disampaikan pihaknya sejak awal lelang tender proyek dilakukan.

Namun, penjelasan tersebut disambut dengan titah keharusan pengerjaan selama enam bulan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal lainnya, sebut dia, proses lelang proyek memakan waktu lama.

Bahkan pemenang tender pun diumumkan di tanggal yang seharusnya sudah dalam tahap pengerjaan proyek.

"Kami sudah sampaikan masalah itu sejak awal, tapi ditekankan dengan kata 'harus'. Kami harus bagaimana lagi?" ujarnya.

Proyek bernilai kontrak Rp149 miliar itu sampai saat ini belum dipasangi lift yang juga sebagai salah satu fasilitas inti.

Tidak hanya itu, beberapa bangunan yang berada di lantai 8 hingga 17 belum selesai.

Beberapa unit rusun terlihat belum dilengkapi kaca jendela, belum dicat, dan ruangan masih dipenuhi material bangunan.

"Dari pemerintah maunya lift dari Mitsubishi yang dirakit di Thailand. Padahal menurut kami, lift itu tidak begitu bagus karena lelet dan sering ngadat. Jika liftnya boleh dari dalam negeri, tentu tidak ada masalah dengan waktu," imbuh Former.

Ia menuturkan, pihaknya tidak bisa menolak lift khusus yang menjadi permintaan pemerintah tersebut.

Fasilitas lift termasuk barang yang dikerjakan dengan ketelitian tinggi dengan memperhatikan kerangka yang kuat dan berkualitas.

Rekan Former yang bertanggung jawab di bidang instalasi listrik, Heri Niswantoro, mengungkapkan PLN juga sudah memblokir pemasangan instalasi listrik tanpa alasan yang jelas.

Padahal, kesepakatan dengan PLN sudah dilakukan dalam rapat dengan pemerintah pada Oktober 2016.

"Saat semua administrasinya sudah kami penuhi dan akan dibayar, tiba-tiba PLN memblokir kami dengan alasan ada aturan baru. Jadi, dari sana sudah pecah pendapat," ungkapnya. (Sru/J-1)