Jakarta Tetap Ramah untuk PKL

JAKARTA sebagai kota bisnis akan tetap ramah terhadap usaha kecil dan mikro, termasuk pedagang kaki lima (PKL). Meskipun anggaran di APBD 2017 untuk sektor itu minim, pemprov bertekad tetap menggenjot pengembangannya.

Di rancangan APBD 2017, seperti terdahulu, pemprov masih tetap memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Untuk sektor pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya penataan pedagang kecil, langkah yang akan ditempuh ialah menempatkan para PKL di sejumlah lokasi binaan.

"Skema pemberdayaan ekonomi kecil, sebagian masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun, ada penambahan penataan usaha di beberapa lokasi binaan baru yang kini sudah tersedia," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi, kemarin (Senin, 23/1).

Secara rinci, lanjutnya, program pemberdayaan ekonomi rakyat tahun ini berfokus pada pembentukan badan hukum koperasi sekolah dan rumah susun (rusun), pemberdayaan usaha mikro di rusun, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di kawasan Penggilingan.

Selain itu, pemprov akan membangun sarana PKL di sejumlah lokasi, menempatkan PKL di tempat-tempat binaan, serta menata PKL di Lenggang Jakarta IRTI Monas dan Kemayoran.

"Lokasi-lokasi sementara untuk para pedagang bakal banyak dibangun tahun ini. Seperti di sentra durian Kalibata, pusat kuliner Nyi Ageng Serang, kawasan kuliner CNI di depan Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Bali Mester Jakarta Negara, Blok S, serta Bendungan Walahar Benhil," paparnya.

Minim anggaran
Untuk mengembangkan unit-unit usaha kecil itu, pemprov menyediakan anggaran sebesar Rp7 miliar di APBD 2017. Dana itu tergolong minim. Namun, pemprov menyiasatinya dengan menerapkan sinergi secara lintas sektoral. Semisal, pada pembangunan 15 titik lokasi pedagang sementara, pembiayaan berasal dari dana corporate social responsibility (CSR).

Sejauh ini, terangnya, sudah ada beberapa perusahaan swasta yang siap membantu dan menawarkan konsep penataan PKL di Ibu Kota. Mekanismenya, saat penataan, mereka terlebih dahulu berkonsultasi dengan wali kota dan perangkat wilayah setempat sebagai pihak yang lebih memahami lingkungan sekitar.

Contohnya, di Jakarta Pusat, pembangunan Lenggang Jakarta Kemayoran memanfaatkan lahan seluas 1 hektare milik Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK). Pemprov menggandeng PPKK untuk mendapatkan pinjaman lahan selama tiga tahun.

Untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemprov memperoleh bantuan dana CSR Rp2,5 miliar dari pihak swasta. Hingga kini tercatat sebanyak 62 ribu pelaku usaha binaan terdaftar di Dinas KUMKMP DKI Jakarta. Untuk menata dan mengembangkan unit-unit usaha kecil itu, pemprov akan memanfaatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum tanpa mengganggu fungsi jalan raya.(DA/J-4)