Pemprov DKI Siap Ganti Rugi 200 Bidang Tanah di Kali Krukut

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta siap membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak normalisasi Kali Krukut, Jakarta Selatan. Ganti rugi tersebut diberikan kepada warga yang memilik Sertifikat Hak Milik (SHM) dan memiliki akta jual-beli.

Kepala Sumber Daya Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, mengatakan dari 761 bidang tanah yang terdampak normalisasi Kali Krukut setidaknya ada 200 lebih bidang tanah yang berdokumen lengkap, di antaranya bersertifikat hak milik dan memiliki akta jual-beli.

“Mau tidak mau kami akan ganti rugi tinggal bagaimana kesiapan Pemprov mengalokasikan anggaran,” kata Teguh di Balai Kota, Senin (23/1).

Sebanyak 200 lebih bangunan itu di antaranya merupakan bangunan hotel, restoran dan kafe. Teguh mengaku tidak tahu menahu soal pemberian izin oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). Pasalnya, berdasarkan aturan bangunan harus didirikan setidaknya 20 meter dari garis sempadan kali.

Teguh mengatakan, pembayaran ganti rugi akan disusul dengan penertiban bangunan. Namun, penertiban bangunan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan trase kali karena tidak semua bangunan memakan lahan untuk trase kali.

“Ganti rugi akan dilakukan ke bagian yang kena trase saja. Tapi, lihat situasi di lapangan juga kalau tanggung ya ditertibkan seluruhnya,” lanjut Teguh.

Namun demikian,Teguh menekankan pembayaran ganti rugi tersebut tidak bisa dilakukan tahun ini. Pasalnya, 200 lebih bidang itu harus dilakukan inventarisir lengkap terlebih dulu. Terlebih, Dinas Sumber Daya Air harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bangunan harus dibangun setidaknya 20 meter dari garis sempadan kali.

Dalam rapat pimpinan (rapim) yang dilaksanakan Senin (23/1), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta Dinas Sumber Daya Air untuk mempercepat proses pembebasan lahan. “Tapi kan kita juga masih konsentrasi ke normalisasi Kali Ciliwung dan Pesanggrahan yang pengerjaannya masih 40% sejak 3 tahun lalu,” tandas Teguh.(OL-4)