Pemkot Depok Keluhkan Krisis Pegawai

DEPOK kekurangan pegawai. Idealnya, jumlah aparatur sipil negara (ASN) Kota Depok 12 ribu orang, tapi sampai saat ini total ASN yang beker­ja di seluruh instansi pemerintahan hanya 7.146 orang. Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kota Depok Nessi Annisa Handari, Jumat (20/1), mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kekurangan 5.000 ASN. “Berdasarkan pertimbangan analisis jabatan dan beban kerja, Depok masih kekurangan cukup banyak ASN. Sekarang ASN di Depok perbandingannya 1:293 orang,” kata Nessi.

Idealnya, kata dia, satu ASN melayani 100-150 orang dengan jumlah warga Depok yang saat ini mencapai 2,1 juta jiwa. Tahun ini, Depok juga kekurangan 499 tenaga guru dan staf tata usaha dinas pendidikan. Tenaga ASN di dinas pendidikan tersebut dipindahkan ke Provinsi Jawa Barat. Itu setelah kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Nessi mengaku tiap tahun pihaknya selalu mengajukan permohonan penambahan pegawai ke pemerintah pusat, tetapi penambahan itu tidak pernah terpenuhi maksimal.

“Sudah tiga tahun ini sulit menambah ASN. Padahal, setiap tahun kurang,” akunya. Kendati dalam waktu dekat Depok bakal mendapatkan 5.000 ASN pun, sambung Nessi, itu dirasa masih belum cukup memenuhi kebutuhan. “Karena jumlah penduduk Depok terus berkembang pesat,” ungkapnya. Nessi menambahkan, dengan adanya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, jumlah beban kerja Pemkot Depok diperkirakan akan meningkat. Hal itu memaksa Pemkot Depok membuat analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan SOTK yang baru.

Ketua Tim Peneliti dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sadu Wasistiono mengakui Depok sangat kekurang­an ASN untuk melayani warganya. Jalan keluarnya tak mesti dengan penambahan jumlah pegawai. “Yang perlu dikembangkan di Depok ialah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem manajemen juga harus diubah sehingga proses perizinan lebih cepat tanpa membutuhkan banyak pegawai yang mengurusnya,” ujar Sadu. Dari data yang didapat timnya, misalnya di Kelurahan Tugu, Depok, satu pegawai melayani 10 ribu warga Kelurahan Tugu. “Karena itu, pola berpikirnya jangan menambah jumlah pegawai sebagai solusi, tapi memanfaatkan teknologi informasi yang dibarengi dengan perubahan sistem manajemen,” kata dia. (KG/J-1)