Dipecat Ahok, Malah Jadi Kepala Bappeda

LAMA tak terdengar kabarnya, Lasro Marbun, mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta, telah dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, sejak 3 Januari 2017.

Lasro Marbun merupakan salah satu pejabat yang dipecat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sejak November 2015 terkait dengan kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS).

Sabar Purba, Kepala Bidang Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Humbang Hasundutan, menerangkan bahwa Lasro Marbun pindah tugas ke daerah tersebut sejak Juni 2016.

Selain Lasro, jelasnya, ada dua nama peserta lelang lain yang berminat menjadi kepala Bappeda dan semuanya merupakan pejabat dari luar daerah, yaitu Hotmaida Butarbutar dari Kabupaten Dairi dan Jhon Harri Marbun dari Tapanuli Utara.

Warga menilai pelantikan Lasro Marbun menjadi Kepala Bappeda Humbang Hasundutan sangat tidak elok karena proses hukum kasus UPS belum selesai.

Lasro sendiri membantah keterlibatannya dalam kasus korupsi UPS. Ia mengaku dirinya hanya sebagai saksi.

"Saya telah dipanggil sebagai saksi pada tanggal 17 November 2016 lalu, dan urusannya telah selesai," tukas Lasro di ruang kerjanya.

Menurut Sekda Humbang Hasundutan Saul Situmorang, tidak ada larangan bagi PNS pindahan menjadi pejabat di salah satu daerah.

Lasro juga telah mengikuti seleksi lelang jabatan.

Anggarkan Rp300 juta

Terkait dengan seleksi terbuka jabatan pimpinan pratama dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menganggarkan dana Rp300 juta untuk memilih lima pejabat.

Kepala Badan Kepegawai-an dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Anwar Sanusi mengatakan pihaknya butuh lima pejabat untuk mengisi posisi empat pejabat eselon II yang akan pensiun dan jabatan kadinas lingkung-an hidup yang kosong.

"Mungkin Maret atau April, lelang jabatan akan digelar lagi," katanya, Rabu (18/1).

Menurutnya, lelang jabatan masih menjadi cara efektif. Sebelumnya, Pemkot Cirebon sudah melelang jabatan dua kepala dinas baru pada akhir Desember 2016.

Anwar tak menampik bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah sehingga kemungkin-an subjektif tetap ada.

"Tapi minimal tiga nama yang terpilih itu sudah merupakan calon terbaik," tukasnya.

Sebaliknya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku lebih menyukai pendekatan struktural, dengan setiap PNS diawasi dua pejabat di atasnya.

Karena itu, dia tidak pernah menyetujui proses lelang jabatan.

Ia pun tidak mempersoalkan beberapa pemimpin SKPD yang dijabat plt.

"Kalau harus lelang jabatan, lima bulan baru ada pejabat," katanya.

Kemarin, sebanyak 61 PNS di Lamongan, Jatim, mendaftar untuk mengikuti lelang jabatan untuk mengisi kosongnya 11 formasi jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP)

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto akan memanggil pihak Pemprov Riau atas banyaknya pengaduan masyarakat seusai pelantikan 1.300 pejabat ese-lon III dan IV yang terkesan dipaksakan, Rabu (11/1) malam.

(LN/UL/SL/YK/RK/N-4)