Kesenjangan Pendapatan masih Tinggi

BADAN Pusat Statistik (BPS) Jakarta merilis indeks pertumbuhan ekonomi Ibu Kota membaik dalam lima tahun terakhir. Namun, sayangnya, kata pengamat masalah perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna, perbaikan indeks ekonomi itu belum menyentuh masyarakat kebanyakan. Hanya segelintir orang yang bisa merasakan manfaat perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut karena masih tingginya ketimpangan ekonomi.

"Rasio Gini atau kesenjangan pendapatan masih cukup tinggi di Jakarta, yakni 0,46. Hanya 20% warga Jakarta yang kehidupan ekonominya baik. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa dinikmati seluruh warganya," ungkap Yayat, Kamis (18/1). Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya menggunakan rasio Gini sebagai landasan pembangunan ekonomi di Ibu Kota.

Rasio Gini itu merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar mulai nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Menurut Yayat, pemerintah seharusnya fokus pada pemerataan pendapatan tersebut. Caranya ialah dengan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dan peluang usaha sebanyak-banyaknya. Selain itu, sistem transportasi pun harus diperbaiki pemerintah.

Hal itu disebabkan saat ini sekitar 30% hingga 35% upah warga Jakarta tiap bulannya habis hanya untuk sektor transportasi menuju tempat aktivitas. "Padahal, jika kita menengok negara lain seperti Singapura, tiap bulan warganya hanya menghabiskan 5% dari upahnya untuk dihabiskan di sektor transportasi," jelas Yayat. Karena itu, ia berharap, dengan kesenjangan pendapatan yang terlalu tinggi, pemerintah setempat bisa memberikan subsidi lebih banyak di sektor transportasi. "Beban warga masih tinggi, sudah kesenjangan pendapatan tinggi, gajinya habis pula untuk transportasi dan beban hidup lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diklaim baik tidak bisa dirasakan sampai ke bawah," jelas Yayat.

Harga rumah
Selain itu, pemerintah pun harus memikirkan harga sewa dan harga beli tempat tinggal bagi warga kelas menengah ke bawah. Selama ini, selain transportasi, warga pun ingin pun lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk biaya sewa tempat tinggal di Jakarta. "Saat ini harga jual atau sewa tempat tinggal sudah tidak bisa lagi digapai para warga yang memiliki penghasilan pas-pasan. Mereka tetap bertahan juga karena desakan hidup," lanjut Yayat. Subsidi pun, sambungnya, mau tak mau harus dipikirkan pemerintah agar warga Jakarta dapat mendapatkan hunian yang berkualitas dengan harga murah.