Dana Rusun Muara Angke Menggantung

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Muara Angke, Jakarta Utara, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, pembangunan rusun terbilang mendesak mengingat sebagian warga terdampak relokasi membutuhkan unit-unit rusun.

Sebelumnya, rusun Muara Angke direncanakan dibangun menggunakan dana tambahan kontribusi dari perusahaan pengembang pulau reklamasi, di Teluk Jakarta.

"Pembangunan rusun Muara Angke mundur karena program reklamasi memberi efek terhadapnya. Kalau bisa pakai APBD, masih kita hitung," ujar Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dalam rapat kerja di kereta wisata, kemarin.

Soni, demikian Sumarsono disapa mengatakan, desain rusun Muara Angke sudah ada. Tapi, kasus korupsi yang menjerat mantan ketua komisi D DPRD DKI Jakarta Sanusi beberapa bulan lalu memberi dampak pula terhadap pembangunan rusun Muara Angke.

Menurut Sumarsono, pembangunan rusun Muara Angke yang terlambat akan menyebabkan kegiatan penertiban di Muara Angke ikut terlambat. Sebab Pemprov DKI tidak akan berani menertibkan kawasan secara frontal, jika rusun belum sepenuhnya terpenuhi.

"Pembongkaran kerap dilakukan lebih cepat, sedangkan infrastruktur untuk menampung mereka yang terimbas belum siap. Padahal yang harus dipercepat penyediaan rumah susun." kata Soni.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah mengakui, hingga saat ini kontribusi tambahan dari pengembang guna pembangunan rusun Muara Angke masih terhenti. Lantaran proyek reklamasi di Teluk Jakarta masih dimoratorium.

"Kita akan pilih mana yang lebih cepat. Kontribusi tam-bahan atau APBD. Perlu usaha lagi. Setidaknya kita butuh 1-2 tahun untuk mengubah wajah Muara Angke," imbuh Saefullah.

Subsidi Silang
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati menjelaskan pembangunan rusun Muara Angke dibangun dengan konsep subsidi silang reklamasi. Perusahaan pengembang yang membangun pulau buatan harus menyerahkan kontribusi tambahan.

Dari konsep subsidi tersebutu, ungkap Tuty, sudah ada sejumlah realisasi riil dalam penertiban kawasan Muara Angke. Salah satunya pembangunan tanggul A di Muara Baru setinggi 3,8 meter, pelabuhan yang terletak tak jauh dari rusun.

"Itu bentuk nyata subsidi silang dari reklamasi. Sudah direncanakan, tapi berhenti," kata Tuty. Terkait pengembangan kawasan terpadu Muara Angke, Jakarta Utara, Pemprov DKI membuat tim penataan terpadu pelabuhan Muara Angke. Tim tersebut terdiri dari 12 anggota inti sebagai sekretariat teknis. Tim dikepalai Sekda Saefullah didampingi asisten bidang perkenomian, Franki Mangatas Pandjaitan. (Aya/J-3)