Janjinya, Ada Prostitusi Izin Dicabut

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bakal menindak tegas tempat hiburan yang terbukti terdapat praktik prostitusi dan peredaran narkoba, baik yang dilakukan PSK dalam negeri maupun WNA. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Catur Laswanto kepada Media Indonesia, kemarin. Untuk itu, pihaknya berharap ada koordinasi antarinstansi terkait untuk mengatasi praktik prostitusi di tempat hiburan. “Pada dasarnya penindak-an sesuai ranah masing-masing. Kalau izin tinggal ke imigrasi. Kalaupun terjadi praktik prostitusi, akan kami tindak,” janji Catur.

Pihaknya akan menindak mulai peringatan 1 sampai 3. Sanksi paling tinggi ialah pencabutan izin usaha sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan. “Buktikan ke saya pelanggarannya di tempat mana. Saya harapkan semua instan­si bergerak dan koordinasi, pasti akan kita tindak,” janjinya. Kepala Seksi Penindakan dan Keimigrasian Kelas 1 Jakarta Barat Benget Steven menjelaskan, selain operasi rutin, melalui program Tim Pengawasan Orang Asing dilakukan upaya agar tidak terjadi praktik prostitusi yang dilakukan WNA di tempat-tempat hiburan. “Tim ini terdiri atas beberapa unsur, salah satunya ialah Pemprov DKI Jakarta. Kami awasi laporannya, kami tindak jika ada laporan pelanggaran,” ujar Steven.

Pengawasan lemah
Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan, Anhar Nasution, menilai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap WNA yang menjadi PSK begitu lemah. “Masih sangat lemah (pengawasannnya). WNA di tempat hiburan itu begitu terorganisasi dan pemerintah masih lemah,” ujar Anhar Sulit mengatasi mafia pekerja seks WNA dengan model penertiban yang dilakukan konvensional. Alvien, salah satu ‘papi’, sebutan lelaki yang menyediakan jasa PSK, mengakui jaringan PSK WNA tertutup. Konsumen yang ingin memakai jasa mereka harus memiliki semacam pasword. Jika tidak ada, sangat sulit memesannya.
'
“Untuk mendapatkan pasword harus ada deposit. Untuk deposit ada orang yang harus dikenal,” ujarnya. Bagi Anhar, adanya WNA PSK di tempat hiburan itu merugikan negara dua kali. Pertama, uang hasil praktik prostitusi dikirim ke negara penyalur. Kedua, negara juga dirugikan biaya deportasi untuk memulangkan PSK WNA yang tertangkap karena menyalahi izin tinggal itu.

Jika dikalkulasi, dari 72 WNA asal Tiongkok jika mereka mendapat sanksi deportasi ke negara asal, negara dirugikan Rp360 juta. Angka itu diambil dari harga tiket pesawat kelas ekonomi rata-rata senilai Rp5 juta per orang. Sepanjang 2016, data dari Kantor Imigrasi Kelas 1A Jakarta Barat menyebutkan mereka telah mendeportasi 202 WNA ke negara asal dari berbagai kasus, salah satunya menjadi PSK di tempat hiburan. Sebanyak 77 dari 202 WNA itu berasal dari Tiongkok. (Mal/J-3)