Terminal Jati Jajar Ditelantarkan

PEMBANGUNAN Terminal tipe A Jati Jajar, Kota Depok, yang dikerjakan sejak 2006 hingga kini belum beroperasi. Padahal terminal yang direncanakan untuk bus antarkota antarprovinsi sudah rampung.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Raden Gandara Budiana, membenarkan hal tersebut. Menurut dia, Terminal Jati Jajar seharusnya sudah dioperasikan sebagai tempat pengangkutan/pemberhentian bus dan angkutan umum perkotaan dan penumpang.

Namun, lanjutnya, karena terkendala belum dibangunnya jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan terminal dengan Jalan Raya Bogor, Tapos, oleh instansi terkait, hingga kini terminal tersebut tidak beroperasi.

"Jika JPO sudah terbangun, terminal bisa langsung beroperasi," janji Budiana, kemarin .

Sesuai dengan aturan untuk terminal tipe A, jelas Budiana, pengelolaan ada di pemerintah pusat. Namun, pihaknya telah menerima surat dari pemerintah pusat yang menganjurkan untuk dikelola sementara oleh pemerintah daerah.

"Waktunya belum ditetapkan, mulai 2017 ini. Jadi, dikelola kami dulu, kan kami tidak lagi menganggarkan. Kami akan maksimalkan dari sisi kebersihan dan keamanan dan kami juga akan mengkaji dari sisi operasional minimal, jangan sampai ini terbengkalai," harapnya.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna yakin Terminal Jati Jajar bisa mengangkat kesejahteraan warga.

Proyek Terminal Jati Jajar bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp117 miliar, 80%-nya berasal dari APBD Kota Depok. Dengan demikian, warga Kota Depok harus merasakan dampak positifnya. "Termasuk bagi hasil pengelolaan Terminal Jati Jajar nantinya," imbuhnya,

Sementara itu, anggota Komisi V DPR, Mahfudz Abdurrahman, yang meninjau lokasi akhir pekan lalu mengatakan, secara infrastruktur terminal ini sudah layak operasi. Diakui masih ada pembangunan yang belum selesai seperti JPO.

"Sebenarnya anggaran pembangunan jembatan itu tidak terlalu besar hanya Rp6 miliar," katanya. Anggaran tersebut bisa saja ditangani Pemkot Depok. Namun, dengan diberlakukannya undang-undang baru, kini Terminal Jati Jajar menjadi kewenangan pusat dan anggarannya pun harus menunggu dari pusat.

Mahfudz berjanji membawa persoalan tersebut ke DPR dan Kementerian Perhubungan untuk segera direalisasikan terkait dengan akses jalan masuk. Pada 2018, ditargetkan beroperasi penuh. (KG/J-3)