Rusak Reputasi Gara-Gara Vaksin Palsu

LAURA, 28, berjalan menuju loket pembayaran di salah satu rumah sakit ternama di Kota Bekasi. Pada pertengahan 2016, nama rumah sakit swasta ini mendadak terkenal lantaran terlibat menjadi tempat peredaran vaksin palsu yang dibeli dari distributor tak resmi CV Azka Medika.

Karena itulah, ibu muda yang tinggal di kawasan Kemang Pratama itu lebih memilih mengimunisasi putra pertamannya di rumah sakit lain.

"Dari lahir sih dia vaksin di sini. Tapi, sudah saya pindahkan tidak lagi saya vaksin di sini. Saya kapok," ungkap perempuan itu saat ditemui Media Indonesia, di RS Elizabeth, Jalan Raya Narogong, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi.

Perempuan itu mengaku mendatangi RS Elizabeth lantaran hanya ingin meminta salinan resep dokter spesialis jantung langganan ibu kandungnya. Sebab, stok obat yang biasa diminum saat ini sedang habis. Sedangkan, dokter spesialis yang dimaksud biasa praktek di daerah Kota Bekasi hanya di RS Elizabeth.

Laura mengaku dirinya termasuk salah satu korban dalam peredaran vaksin palsu di Kota Bekasi.

Selama satu tahun, baik imunisasi dasar dan imunisasi pilihan bagi putranya kerap ia lakukan di RS Elizabeth. Rumah sakit itu dipilihnya selain karena lokasinya dekat dengan tempat ia bermukim, sejak mengandung dan melahirkan, Laura pun intens periksa di sana.

"Dari hamil pun saya periksa di dokter kandungan sini. Ibu dan bapak saya pun rutin kontrol ke sini. Makanya, tidak menyangka saja ternyata bisa terlibat dalam peredaran kasus vaksin palsu," jelas dia.

Karena itu, meski pemerintah sudah menjamin vaksin palsu tidak lagi beredar di RS Elizabeth, bahkan di Kota Bekasi, ia tetap waspada.

Laura mengaku kini rutin melakukan kontrol anaknya di rumah sakit di luar Kota Bekasi. Bahkan, dirinya lebih memilih melakukan imunisasi ulang menggunakan uang pribadi dibanding harus melakukannya di rumah sakit yang sama.

Padahal, dalam pemantauan Media Indonesia, manajemen RS Elizabeth telah menempelkan pemberitahuan bahwa rumah sakit yang mereka kelola telah terbebas dari vaksin palsu.

Namun, tetap saja, masyarakat yang tinggal di sekitar tetap belum percaya. Kepercayaan mereka akan kredibilitas rumah sakit swasta ternama itu pun belum pulih 100%.

Seperti yang telihat pagi ini, saat Media Indonesia menyambangi RS Elizabeth, kegiatan rumah sakit itu tetap berjalan seperti biasa. Terlihat pasien tetap datang untuk berobat ke rumah sakit ini, meski tidak banyak.

Namun, di depan poli anak, hanya ada satu dua orang yang datang. Itu pun bukan untuk keperluan imunisasi.

"Saya lebih baik pindah. Mau rumah sakit itu adakan vaksinasi ulang atau tidak. kalau mau mengulang ya di tempat lain," imbuh Laura.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Kusnanto Saidi menyampaikan, saat ini, pihaknya terus melakukan pemantauan ke fasilitas sarana kesehatan dan usaha farmasi di wilayahnya. Hal itu merupakan salah satu cara agar vaksin palsu tidak lagi bisa beredar di Kota Bekasi.

"Rumah sakit, apotek, serta toko obat kami pantau secara berkala, tentunya setelah kasus vaksin mencuat ke permukaan, kami lebih berwaspada," ungkap Kusnanto.

Kusnanto meyakini, sejak kasus vaksin palsu terungkap tidak ada lagi rumah sakit atau apotek yang berani menyediakan vaksin palsu. Sebab, hal tersebut justru akan merugikan pihak tersebut.

"Yang dijual rumah sakit ini kan layanan kesehatan, kalau namanya sudah cacat kepercayaan masyarakat pun akan hilang, jadi saya rasa rumah sakit, apotek, atau toko obat juga sudah tidak lagi berani membeli vaksin dari pihak yang tidak resmi," imbuh Kusnanto.

Perihal status akreditasi rumah sakit, Kusnanto pun menjawab bahwa tiga rumah sakit baik RS Elizabeth, RS Permata, serta RS Hosana Medika diakui oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Lembaga tersebut merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan guna mengakreditasi rumah sakit swasta di Indonesia. Apalagi, tiga rumah sakit swasta tersebut terdaftar sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Syarat menjadi mitra BPJS kan harus dapat akreditasi dari lembaga KARS itu, KARS adalah lembaga independen, bahkan Dinkes pun tidak bisa menentukan akreditasi yang ada," tegas Kusnanto. (OL-3)