Anggaran Siluman bukan Kebetulan

ANGGARAN siluman kembali ditemukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 DKI Jakarta.

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan ada dana sebesar Rp5,1 triliun yang tidak masuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tapi menyusup masuk ke APBD yang disahkan 19 Desember 2016 lalu.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menjelaskan anggaran sebesar itu datang dari kebutuhan pembiayaan kegiatan yang sifatnya mendesak atau rutin.

Ada 335 kegiatan yang dirasa mendesak sehingga butuh pembiayaan hingga Rp5,1 triliun.

Saefullah mencontohkan sembilan kegiatan rutin yakni rehabilitasi gedung pemerintahan serta sekolah yang menghabiskan Rp2,1 triliun. Lalu belanja rutin untuk 21 kegiatan sebesar Rp1 miliar.

Ada pula 80 kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dengan nilai Rp11,7 miliar.

Sementara itu untuk kegiatan mendesak, salah satunya ialah pembiayaan kelanjutan pembangunan jalan layang nontol Ciledug-Blok M sebesar Rp2,9 triliun.

"Lalu kegiatan pembubaran UPT museum sebanyak tujuh kegiatan sebesar Rp1 miliar," beber Saefullah, kemarin.

Dari 335 kegiatan tadi, 74 di antaranya dicoret Kemendagri saat proses evaluasi. Kegiatan yang dicoret tersebut tidak ada dalam RKPD.

Beberapa rencana kegiatan yang dicoret itu antara lain gaji sopir anggota DPRD sebesar Rp4,6 miliar, rehabilitasi rumah dinas ketua DPRD Rp1,4 miliar, dan perbaikan kolam ikan di gedung DPRD senilai Rp579 juta.

Total seluruh anggaran tersebut mencapai Rp144 miliar.

Saefullah menampik adanya maksud tertentu di balik besarnya anggaran yang tidak tepat fungsi itu.

Ia menegaskan APBD yang disahkan DPRD itu sifatnya masih usulan karena masih bisa dikoreksi Kemendagri.

"Gubernur punya staf TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di bawah Sekda dan Bappeda. Kalau mau dicek secara detail, dokumennya sangat banyak, kan anggarannya sampai Rp70 triliun. Nanti juga ada koreksi dari Kemendagri kalau ada yang tidak sesuai," bebernya.

Aroma kongkalikong

Pandangan lain disampaikan Direktur Centre of Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi.

Ia menduga sudah ada pemufakatan antara pihak legislatif dan eksekutif untuk menggelembungkan angka APBD.

Logikanya, perumusan hingga pengesahan anggaran daerah tetap berdasarkan hasil evaluasi kedua belah pihak, Pemprov dan DPRD DKI.

Karena itu, sulit dielakkan bahwa pembahasan APBD kental kepentingan.

"Harusnya anggaran itu bisa dicegah masuk oleh eksekutif saat pembahasan. Wajar kalau masyarakat curiga, jangan-jangan ada kerja sama atau kongkalikong antara dewan dan pemerintah daerah," sindir Uchok.

Ia berpandangan usulan gaji sopir bagi anggota DPRD harus ditolak pengesahannya.

Pasalnya kebutuhan tersebut tidak ada kaitannya dengan peningkatan kinerja dewan.

Begitu pula dengan besarnya anggaran perbaikan kolam ikan yang hampir menyentuh angka Rp600 juta. Uchok menilai besaran demikian cukup memboroskan.

"Harusnya ini diusut, ada apa sebenarnya? Tidak cukup dilakukan koreksi adanya dugaan penyalahgunaan anggaran ini," tegasnya. (J-1)