11.105 Unit Rusun Siap Bangun

PENATAAN kota akan menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2017. Semangat tersebut dikristalisasikan dalam bentuk program-program yang anggarannya sangat besar dalam APBD 2017.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyebutkan rencana pembangunan rumah susun (rusun) menjadi prioritas utama tahun ini seiring dengan rencana Pemprov menormalisasi semua kali di Jakarta.

"Menormalisasi kali di Jakarta itu imbasnya ialah menertibkan bangunan-bangunan liar di bantaran kali. Ada belasan ribu kepala keluarga yang harus direlokasi. Karena itu, ribuan unit rusun harus terbangun tahun ini," papar Tuty.

Dalam catatannya, 11.105 unit rusun atau 42 tower harus segera terbangun pada tahun ini. Unit-unit rusun itu untuk menampung warga yang terkena relokasi.

Banyaknya unit rusun yang harus dibangun menjadikan rencana itu mendapat porsi terbesar dalam APBD 2017 yang telah disahkan DPRD pada 19 Desember lalu. Nilainya mencapai Rp5,6 triliun dari total APBD DKI sebesar Rp70,19 triliun. "Bulan ini juga sudah harus dimulai pengerjaannya," tegas Tuty.

Dari total 11.105 unit yang akan dibangun, sebanyak 1.835 unit di 17 tower di antaranya adalah rusun yang pembangunannya dialihkan dari tahun lalu ke tahun ini. Sementara sisanya pembangunan baru.

Saat dihubungi di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Arifin menjelaskan, pembangunan rusun tersebut di antaranya di kawasan Penggilingan, Cakung Barat, Jatinegara Barat, Semper, Pulogebang, Rorotan, dan Nagrag.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan membangun rusun yang terpadu dengan lokasi binaan pedagang kaki lima. "Lokasinya di Rawa Buaya, Jakarta Barat. Tahun ini kita bangun," ujarnya.

Menurut Kasubbid Program Rencana Kerja Anggaran Bappeda DKI, Agus Imam, penyusunan anggaran tahun 2017 masih mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebelumnya disusun mantan Gubernur DKI Joko Widodo.

Rencana itu kemudian diteruskan Gubernur DKI Jakarta yang kini sedang mengambil cuti untuk kampanye, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Kita kembalikan lagi jalur hijau pinggir kali dengan menertibkan permukiman liar. Maka itu dibutuhkan rusun," tutur Agus.

Tambah RPTRA
Tak hanya itu, berbekal RPJMD pula, Pemprov DKI dan DPRD juga sepakat menambah anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp400 miliar yang digunakan untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman dan makam.

Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga diprioritaskan melalui penambahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Sebelumnya, Ahok telah berkomitmen untuk menganggarkan Rp50 miliar di lima wilayah kota administrasi untuk bisa menambah 100 unit RPTRA atau minimal 20 unit RPTRA di tiap wilayah.

Saat dihubungi, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menyambut baik hal itu dan sudah berancang-ancang untuk pembelian tanah segera setelah APBD dicairkan.

"Berkas penawaran lahan warga yang mau dijual sudah banyak. Kita memang mau prioritaskan RPTRA seuai perintah Pak Gubernur agar warga punya ruang interaksi dan berkreasi. Karena RPTRA itu sudah terbukti sangat dibutuhkan warga di Ibu Kota yang padat sekali permukimannya saat ini," ujarnya. (J-1)