Penanganan belum Berbasis Data Kriminal Selalu Berulang

KRIMINOLOG dari Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menyebut masih tingginya angka kejahatan di Jakarta tidak terlepas dari lemahnya sistem penyimpanan catatan kriminal yang pernah terjadi. Alhasil, data-data kriminal yang dipegang polisi di lapangan sangat minim. "Akibatnya, penanganan atas orang-orang yang punya potensi melakukan kriminalitas tidak tuntas. Ini seperti 'hit and run' saja, sudah ditangani secara hukum, diadili dan dihukum, ya sudah dibiarkan," ungkap Erlangga.

Selain itu, lanjut Erlangga, pencegahan kejahatan berbasis teknologi belum ada di Indonesia. Jika berkaca ke negara lain seperti Singapura, pergerakan tiap orang bisa terbaca lewat teknologi. Dengan berbasis teknologi, aparat bisa mengakses pergerakan tiap orang hanya melalui telepon seluler. Dari situ langsung bisa diidentifikasi identitas orang tersebut, alamat, dan pekerjaannya.

"Dengan teknologi seperti ini, seseorang akan berpikir 1.000 kali sebelum melakukan kejahatan karena polisi sudah mengantongi identitasnya sejak awal," ujarnya. Erlangga menambahkan modus-modus kejahatan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya sangat mudah terbaca. Rata-rata disebabkan pelaku ingin mendapatkan uang dengan cepat. "Apalagi kesenjangan sosial serta penyerapan tenaga kerja yang minim menjadi sebab utama. Pengangguran sekarang ini kan masih banyak," imbuh dia.

Dari sisi masyarakat, sambungnya, kesadaran masyarakat bahwa mereka berpotensi jadi korban kejahatan juga masih minim. Itu bisa dilihat dari rendahnya kewaspadaan masyarakat. "Warga Jakarta itu sebetulnya sudah melek hukum, tapi mereka belum sadar hukum. Misalnya saja, saat menjadi korban kriminal, mereka justru tidak lapor. Padahal itu bisa jadi antisipasi buat sesama," tegas dia.

Saat ditemui di kesempatan terpisah, Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan lebih menyoroti banyaknya kasus kejahatan di Jakarta yang tak tuntas. Namun, penyebabnya bukanlah ketidakprofesionalan polisi. Dalam pengamatannya, tidak tuntasnya sebuah kasus lebih banyak disebabkan rusaknya tempat kejadian perkara (TKP). Sering kali, karena keingintahuan yang besar, masyarakat berkerumun di sekitar TKP sehingga berpotensi menghilangkan petunjuk-petunjuk yang ada.

"TKP itu harus steril untuk memudahkan polisi bagian identifikasi mengolah TKP. Namun, di sini, masyarakat selalu ingin mendekati TKP karena ingin tahu. TKP pun jadi rusak," ujar Adrianus. Dengan TKP yang tak steril, sambungnya, petugas identifikasi akan kesulitan mencari sidik jari atau jejak kaki pelaku. Polisi juga kerap kesulitan untuk menetapkan status saksi atau pelaku terhadap seseorang karena banyaknya sidik jari di TKP.

"Masyarakat berkerumun karena ingin mengambil gambar. Sering kali puntung rokok juga terjatuh di area yang seharusnya steril. Ini kan sama saja mengacak-acak TKP," ujarnya. Alhasil, banyak kasus yang sangat sulit dituntaskan. "Contohnya kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Akseyna. Penyelidikannya menjadi lambat dan gamang," tutupnya.