16 Ruang Publik Ramah Anak Bisa Segera Dimanfaatkan

PROGRES pembangunan 16 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Jakarta Pusat sudah mencapai 95%. Belasan ruang publik yang dibangun dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu sudah dapat dimanfaatkan warga mulai awal Januari 2017.

Menurut rencana awal, pembangunan ke-16 RPTRA sudah rampung pada 15 Desember 2016. Namun, Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Pusat Edy Suryaman mengatakan waktu pengerjaan RPTRA terbilang singkat. Hanya ada waktu sekitar empat bulan untuk membangun seluruh sarana dan prasarana yang ada.

“Kontrak kerja (pembangunan RPTRA) kita sudah dari Agustus (2016). Pada 31 Desember 2016 sudah dapat selesai pengerjaannya. Sekarang sudah 95%,” terang Edy, kemarin.

Dari 16 RPTRA yang dibangun Pemerintah Kota Administratif Jakarta Pusat, lima di antaranya ialah RPTRA Kampung Benda, Cempaka Putih Barat, Taman Mutiara, Sumur Batu, serta Taman Keuangan Benhil. Untuk membangunnya, pemda setempat menggelontorkan dana sebesar Rp16,4 miliar dari APBD. “Total RPTRA di Jakarta Pusat ada 29 titik. Baru tahun ini pembiayaan dari APBD.’’

Edy memastikan fasilitas RPTRA sekelas dengan taman serupa yang dibangun pihak swasta. Sejumlah sarana dan prasarana yang disediakan di dalamnya ialah taman bermain anak, arena olahraga, perpustakaan, serta ruang serbaguna. “(Fasilitas RPTRA) pasti sama seperti yang dibangun CSR (corporate social responsibility). Kita lengkapi dengan wi-fi juga,” paparnya.

Ditambahkan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, ruang publik yang dibangun pemda menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengutarakan tidak ada kendala yang berarti untuk pembangunan. Selanjutnya, pada 2017 Pemkot Jakarta Pusat menyiapkan rencana pembangunan 15 RPTRA berikutnya.

“15 RPTRA pada 2017 juga memakai APBD untuk pembangunannya. Kalau memang ada lahan yang tersedia, kita tinggal bangun saja. Pak Ahok (Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama) juga sudah menginstruksikan mulai 2016 setiap pemerintah daerah di DKI Jakarta boleh membangun RPTRA dari APBD,” jelas Mangara.

Dikatakannya, RPTRA bisa ada di tengah masyarakat tidak datang begitu saja. Dibutuhkan kerja keras bersama dan biaya tak sedikit untuk menyediakan ruang yang berfungsi sebagai sarana interaksi antarwarga. Karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan dan menjaga RPTRA sebaik mungkin.

“Pemprov DKI Jakarta kan tidak gratis untuk bangun RPTRA. Lahannya saja harus beli ke warga. Mari kita bangun komunikasi dan kegiatan positif di sini (RPTRA),” pungkas Mangara. (DA/X-8)