Kemendagri Diharap tidak Berlama-lama Evaluasi APBD

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berharap evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat dilakukan secepat mungkin.

“Saya sudah minta kepada teman-teman saya di Kemendagri supaya bisa menyelesaikan evaluasi APBD lebih cepat,” kata Sumarsono yang juga menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kemarin.

Idealnya, sambung dia, waktu yang dibutuhkan Kemendagri untuk mengevaluasi APBD kurang lebih 14 hari. Sementara itu, pihaknya telah menyerahkan berkas APBD DKI Jakarta 2017 yang telah disahkan DPRD sejak Senin (19/12).

“Jadi, 1 jam setelah APBD itu disahkan DPRD DKI Jakarta, kita langsung serahkan ke Kemendagri. Ini supaya evalua­sinya bisa berjalan dengan lebih cepat. Saya tidak mau tunggu-tunggu lagi,” tutur Sumarsono.

Dia mengungkapkan, jika evaluasi APBD tersebut dapat dilakukan lebih cepat, anggarannya sudah dapat digunakan mulai awal 2017 mendatang.

“Dengan demikian, tidak ada program-program pembangunan yang terganggu jadwalnya karena keterlambatan pencairan dana APBD,” ungkapnya.

Sumarsono menambahkan, meski pembahasan APBD 2017 lama, itu termasuk salah satu yang tercepat karena komunikasinya dengan DPRD baik.

APBD DKI Jakarta 2017 yang baru saja disahkan DPRD berjumlah Rp70,19 triliun. Alokasi anggaran terbesar untuk pembangunan rumah susun (rusun). Tahun depan ditargetkan, pembangunan rusun mencapai 11.050 unit dengan total anggaran hingga Rp5 triliun. (SSR/J-1)