726 Bidang Lahan belum Dibebaskan

NORMALISASI Kali Pesanggarahan yang mengalir di wilayah Jakarta Selatan dan Barat terhambat oleh banyaknya lahan yang harus dibebaskan. Dari 821 bidang yang terkena proyek untuk mengatasi banjir itu, hingga kini baru 95 bidang yang dibebaskan.

Di Jakarta Selatan tercatat ada 672 bidang yang telah diinventarisasi akan terkena normalisasi, tapi baru 58 bidang atau 65.000 meter persegi yang dibebaskan. Di Jakarta Barat, dari 149 bidang baru ada 37 yang dibebaskan.

"Hambatannya di lapang-an banyak sehingga (di Jakarta Selatan) baru terealisasi 10,3%," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota, Senin (19/12).

Menurutnya, pembebasan lahan yang tersisa sebanyak 726 bidang akan dilanjutkan pada 2017 sehingga pada 2018 urusan normalisasi kali tuntas. Kekurangan itu juga sudah diantisipasi pada anggaran dinas tata air pada 2017. "Masih ada dua tahun anggaran dan sudah diantisipasi di anggaran 2017. Pada 2018 normalisasi harus sudah rampung," ujarnya.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan menambahkan, pembayaran lahan yang sudah bisa dibebaskan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan pada 2017 sebesar Rp29 miliar. Namun, masih ada pula lahan yang belum bisa dibebaskan lantaran terkendala oleh kelengkapan administrasi pemilik lahan.

Ia menyebutkan, salah satu lahan milik warga yang terkena normalisasi tapi belum bisa dibayar karena pemilik belum memenuhi kelengkapan administrasi nilainya Rp40 miliar. "Lahannya sudah jadi kali, tapi kelengkapan surat belum terpenuhi," kata Teguh.

Selain lahan, setidaknya ada tiga rumah di Perumahan Mini Country di Jalan Perdatam, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang harus segera dibebaskan. Area rumah berada persis di bawah Kali Pesanggrahan.

Pemilik rumah-rumah tersebut sering mengadu kepada gubernur karena mereka terkena banjir. Dinas Tata Air DKI sempat mengerahkan pompa mobile untuk mengatasi, tapi operasional pompa itu dihentikan lantaran biayanya tinggi.

"Biayanya besar hanya untuk urusin tiga rumah. Maka bulan Juli lalu pompa mobile itu saya tarik. Kita sarankan konsinyasi, tapi mereka masih menolak," ucapnya.

Anggaran kurang

Dalam proses normalisasi sejumlah sungai di Jakarta, dinas tata air mengaku masih kekurangan anggaran. Sebelumnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu mengusulkan tambahan anggaran di anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) sebesar Rp1 triliun. Namun, hanya terealisasi Rp241 miliar.
"Sekarang kita fokus ke penyerapan dana Rp241 miliar itu. Sebesar Rp100 miliar digunakan untuk normalisasi kali dan sungai," kata Teguh.

Untuk memperlancar proses normalisasi sejumlah sungai di Jakarta, dinas tata air akan menambah 50 alat berat yang terdiri atas jenis long arm, standar, dan amfibi. Saat ini, dinas tata air memiliki 500 alat berat sehingga kelak jumlahnya menjadi 550 unit.

Bahkan, sesuai dengan instruksi Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, satu roller crane (alat pengangkat) akan ditambahkan untuk pembangunan sheet pile.
"Akan ada roller crane juga supaya kita tidak lagi mengandalkan pihak ketiga dalam pembangunan sheet pile," tuturnya.

Plt Gubernur DKI menyebutkan penambahan anggaran untuk dinas tata air antara lain memang untuk pengadaan 50 alat berat. Selain itu, untuk pembebasan lahan normalisasi sungai, pembangunan waduk, situ, dan embung.(J-2)