Sarana Ada,Mudah Berolahraga di Mana Pun

NURHASANAH, 35, menghela napasnya setelah cukup lelah berlari di atas threadmill, kemarin (Rabu, 22/10/2015). Sehelai handuk kecil putih melingkar di lehernya. Sesekali ia menyeka peluh yang menetes dari keningnya. Tak lama, dia duduk di sebuah kursi di ruang kebugaran itu.

Hanya ada sekitar 10 orang tersisa yang masih berolahraga di ruangan yang terletak di lantai 23 gedung Blok G Balai Kota itu. Pegawai pengamanan dalam (pamdal) gedung Balai Kota DKI Jakarta itu menyampirkan handuknya dan bergegas menuju ruang sauna.

Nurhasanah sering memanfaatkan sarana kebugaran yang disediakan Pemprov DKI itu. Sebagai seorang ibu dan pegawai yang mobilitasnya yang cukup tinggi, ia mengaku membutuhkan fasilitas olahraga agar bisa menjaga kesehatan.

Apalagi, sarana olahraga yang disediakan gratis bagi seluruh PNS. Menurutnya, di tengah kebutuhan menjaga kebugaran dan tuntutan ekonomi keluarga, fasilitas olahraga gratis sangat menolongnya.

"Kita kan cuma pamdal. Tugasnya jaga di pintu depan atau meja resepsionis. Kadang buka pintu, tetapi jarang-jarang geraknya. Jadi perlu sekali olahraga. Senang deh ada tempat kebugaran, gratis lagi" kata Nurhasanah sembari tersenyum, saat dijumpai, kemarin.

Namun, saat ini dia merasa cukup terganggu dengan ruang kebugaran yang ada. Sebab lebih sempit daripada sebelumnya. Saat ruang kebugaran berada di lantai 24 pengaturannya bagus. Kini jarak antara alat kebugaran satu dan lainnya terlalu rapat. Tak hanya itu, ruang aerobik pun semakin bertambah sempit.

Tak hanya Nurhasanah, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika, pun kerap berolahraga di sana. Menurutnya, fasilitas kebugaran yang sudah ada kini sangat baik. Alat-alat kebugaran yang tersedia pun tidak kalah dengan pusat kebugaran komersial milik swasta.

Namun, lantaran ritme kerjanya makin sibuk, Agus makin jarang berolahraga di ruang kebugaran Balai Kota. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatannya, ia memilih berolahraga bulu tangkis satu kali dalam seminggu.

"Sudah pernah coba. Bagus sekali, tetapi sudah tidak sempat sekarang. Pulang saja malam terus. Jadi kalau libur saja," kata Agus.

Baru terbuka
Ruang kebugaran di Gedung Balai Kota tersebut, ungkap staf pengurus ruang kebugaran, Sulaiman, sudah ada sejak era Gubernur Ali Sadikin. Namun, saat itu fasilitas itu hanya diperuntukkan bagi pejabat-pejabat penting.

Adanya pusat kebugaran dibangun agar para pejabat DKI kala itu bisa memelihara kesehatannya tanpa perlu mengeluarkan biaya dan tetap dekat dengan pekerjaan. Sulaiman mengisahkan, terkadang sehabis berolahraga, pejabat sejak era Gubernur Ali Sadikin juga kerap mengadakan rapat koordinasi dengan memanfaatkan suasana santai seusai berolahraga.

Baru ketika memasuki era kepemimpinan Sutiyoso, fasilitas ruang kebugaran dibuka lebih luas bagi PNS DKI. Tidak hanya pejabatnya, level staf juga bisa menggunakannya untuk berolahraga hanya dengan menunjukkan kartu identitas PNS DKI. "Saat Pak Sutiyoso menjabat gubernur mulai dibuka untuk PNS hingga ke staf," kenang Sulaiman.

Di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ujar Sulaiman, fasilitas kebugaran juga dibuka bagi pihak lain yang bekerja sama dengan Pemprov DKI. Termasuk untuk wartawan yang sering meliput kegiatan di Balai Kota.

Dibuka pada hari kerja sejak pukul 07.00 hingga 19.00, fasilitas kebugaran ini memiliki 2 perawat, 1 tenaga pelatih, 1 tenaga ahli pijat khusus cedera, dan 1 tenaga ahli khusus alat.

Fasilitas kebugaran ini berada di bawah Unit Pelaksana (UP) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) Dinas Kesehatan yang juga menaungi klinik kesehatan di kantor-kantor Pemprov DKI. PPKP juga menaungi dua fasilitas kebugaran dan klinik kesehatan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur dan Jakarta Barat.


"Misalnya, ada PNS sakit karena kegemukan atau penyakit lain yang salah satu pengobatannya dia harus olahraga nah akan didorong ke sini. Di sini tiap PNS tidak hanya yang sakit, yang sehat pun dites terlebih dahulu tingkat kebugarannya untuk mengetahui latihan apa yang dibutuhkan. Tenaga ahli kami akan menentukan jadwal dan jenis latihannya," kata Sulaiman.

Memang, terang Sulaiman, PNS DKI tidak diwajibkan berolahraga di fasilitas kebugaran di Balai Kota. Sebab, berolahraga merupakan kebutuhan yang berbeda bagi tiap orang.

Ke depannya, pihak UP PPKP pun berencana menambah fasilitas kebugaran dan kesehatan agar bisa ada di tiap kantor wali kota dan termasuk kantor Kabupaten Kepulauan Seribu.(J-3)