Berharap Ditata demi Periuk Nasi

SEBAGIAN pedagang kaki lima (PKL) memilih ditempatkan di lokasi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar bisa terus mencari nafkah. Mereka tidak mau mempertaruhkan nasib periuk nasi di tengah ancaman adanya penertiban.

Para pedagang yang berharap bisa me­nempati lokasi berjualan secara legal berada di Kawasan Industri Pulogadung atau Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). Namun, kini mereka masih harus berjualan secara terpencar lantaran fasilitas yang diharapkan belum tersedia.

Semula, sekitar 1.000 PKL berjualan di hutan kota dalam kawasan JIEP. Namun, beberapa bulan lalu mereka diminta untuk keluar dari lokasi yang memang bukan untuk berjualan. Setelah meninggalkan hutan kota, beberapa PKL berjualan di samping lokasi yang kini dipagar, sedangkan yang lain menyebar.

“Kami ingin ditata agar lebih tertib dan sudah meminta seluruh PKL yang ada di kawasan JIEP ditempatkan di satu lokasi. Oleh karena itu, kemudian kami mengirimkan proposal kepada manajemen JIEP, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” kata Eka, salah satu perwakilan PKL.

Selama berjualan, seluruh pedagang dimintai iuran oleh sejumlah kelompok dengan berbagai alasan, termasuk untuk biaya keamanan dan kebersihan. Angka setiap pungutan relatif kecil, tapi pada akhir pekan pungutan bisa terjadi hingga 20 kali sehari. “Pungutannya Rp2.000, tapi yang mungut bisa 20 kali. Yang nagih dari bendera yang sama, tapi orangnya berbeda,” kata dia, beberapa waktu lalu.

Karena tidak kunjung mendapat jawaban dari pengelola JIEP, Eka dan PKL lainnya kemudian mendatangi Kantor Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan (KUMKP) Jakarta Timur. Instansi itu berjanji melakukan survei dan berkoordinasi dengan pengelola JIEP.

Kepala Suku Dinas KUMKP Jakarta Timur, Arfian, saat dimintai konfirmasi mengatakan sudah mendatangi para PKL di kawasan JIEP. Bahkan, Kepala Dinas KUMKP DKI Irwandi juga ikut turun dan men­dengarkan permintaan para PKL. Setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengelola JIEP.

“Kami akan undang JIEP untuk rapat membahas pengaduan Eka dan PKL lainnya. Nanti akan dipikirkan solusinya. Misalnya dengan memakai lahan JIEP yang tidak terpakai,” kata Arfian. Sementara itu, beberapa PKL yang pernah dipindahkan dari pinggir jalan ke Pasar Cipinang Besar, tapi kemudian kembali ke tepi jalan lagi, mengaku terpaksa melakukan itu lantaran pembeli enggan masuk ke pasar. “Saya dan PKL lain mungkin masih bisa dipaksa tertib, tapi para pembeli yang ingin belanja mudah (di pinggir jalan),” kata pedagang karpet itu. (Beo/J-2)