Pasokan Air Minim, Situ Jadi Alternatif

KEBUTUHAN air bersih di DKI Jakarta kian memprihatinkan. Dari 21.800 liter per detik (lpd) kebutuhan riil air bersih, DKI baru memperoleh pasokan sebesar 18.025 lpd saja. Pasokan tersebut berasal dari Waduk Jatiluhur, Tangerang, dan air kali di Jakarta. Alhasil, DKI masih kekurangan air bersih sekitar 3.800 lpd. Jika tidak segera ditangani, defisit air itu terus membengkak sampai 2020.

“Sampai 2020, defisit air membengkak hingga 12.000 lpd,” kata Dirut PDAM DKI Jakarta, Erland Hidayat, kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu. Minimnya pasokan air bersih di Ibu Kota karena hanya ada dua sungai yang bisa diandalkan menjadi sebagai sumber, yakni Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan. Padahal, Jakarta memiliki 13 sungai. Namun, dari tahun ke tahun kualitas air sungai tersebut semakin memburuk.

Pemprov DKI pernah mengusulkan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dari Jatiluhur. Direncanakan, dalam proyek SPAM itu dita-nam pipa transmisi sepanjang 68 km dari Jatiluhur sampai ke bibir Jakarta. “Kalau terealisasi paling tidak ada tambahan pasokan air 5.000 lpd yang sudah bersih (terolah),” ujar Erland. Sebelumnya, pakar teknologi lingkungan dari UI Firdaus Ali mengatakan kurangnya pasokan air bersih di Jakarta mendorong warga mengambil air tanah dalam secara langsung. Akibatnya, permukaan tanah Jakarta kian menurun dan memicu banjir ketika musim hujan tiba. “Kita mau air dari Jatiluhur ke Jakarta untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Jakarta terutama Jakarta Utara. Kita juga berharap sebelum 2020 sudah dimulai,” ungkap Firdaus beberapa waktu lalu.

Dana yang dibutuhkan untuk menanam dan menyambung pipa dari Jatiluhur ke Jakarta mencapai Rp4,1 triliun. Menurut Firdaus, biaya itu tidak seberapa ketimbang kerugian warga Jakarta akibat banjir sebesar Rp7 triliun. Pada 2014 Pemprov DKI dan pemerintah pusat telah menyetujui perjanjian kerja sama pembangunan SPAM tahap pertama di Waduk Jatiluhur. Proyek itu ditargetkan selesai pada akhir 2016.

Akan tetapi, Kepala Dinas Tata Air DKI Teguh Hendrawan mengeluhkan sampai kini proyek tersebut hanya wacana. Pasalnya, pada tahun anggaran 2016, DPRD menolak usulan anggaran yang diajukan Dinas Tata Air DKI. “Ditolak karena saat pembahasan di Banggar DPRD Desember 2015, Kabid Air Bawah Tanah tidak bisa menjelaskan secara detail. Akhirnya, Banggar menilai itu untuk kepentingan komersial sehingga dicoret,” imbuh Teguh.

Sebenarnya, lanjut Te-guh, kebutuhan air bersih di Jakarta bisa disuplai dari waduk, situ, dan embung yang menjadi aset pemda. Selain ongkosnya lebih murah, juga dapat mengendalikan banjir. Tahun depan, untuk menambah pasokan air di Jakarta, Dinas Tata Air DKI menganggarkan dana Rp400 miliar untuk memberdayakan waduk, situ, dan embung. (Aya/X-3)