DKI Kekurangan Pasokan Air 3.800 Liter Per Detik

KEBUTUHAN air di DKI Jakarta kian memprihatinkan. Pasalnya, dari total kebutuhan riil air bersih sekitar 21.800 Lpd (liter per detik), DKI baru mendapat pasokan air total sekitar 18.025 Lpd. Pasokan air bersih tersebut berasal dari Jatiluhur, Tangerang, dan air kali di Jakarta.

Alhasil, DKI masih kekurangan air bersih sekitar 3.800 Lpd. Defisit air itu diperkirakan akan membengkak sampai 2020 jika tidak segera tertangani.

“Jika diproyeksikan sampai 2020, defisit air tersebut akan membengkak sampai sekitar 12.000 Lpd,” kata Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) DKI Jakarta, Erland Hidayat, kepada Media Indonesia, Sabtu (17/12).

Minimnya air bersih di DKI disebabkan hanya ada dua sungai di Jakarta yang bisa diandalkan sebagai sumber air bersih, yakni Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan. Padahal, Jakarta memiliki 13 sungai. Dari tahun ke tahun kualitas air sungai pun kian memburuk.

Untuk mengantisipasi kebutuhan air tersebut, salah satu proyek yang pernah diusulkan ke Pemerintah Pusat adalah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari Jatiluhur.

Proyek SPAM itu rencananya membangun pipa Transmisi sepanjang 68 kilometer dari Jatiluhur sampai ke bibir Jakarta

“Kalau ini bisa teresalisasi, maka paling tidak 5.000 Lpd bisa ditambahkan ke Jakarta sebagai pasokan air yang sudah bersih (terolah) karena sepenuhnya akan dilewatkan pipa, bukan lewat saluran terbuka (kanal/kali),” tandasnya.

Pakar Teknologi Lingkungan Firdaus Ali sebelumnya mengatakan kurangnya pasokan air bersih di Jakarta menjadi alasan warga mengambil air tanah dalam secara langsung. Akibatnya, permukaan tanah Jakarta kian menurun dan mengakibatkan banjir saat musim hujan.

“Makanya, kita mau air dari Jatiluhur ke Jakarta untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Jakarta, terutama Jakarta Utara. Kita berharap sebelum 2020 sudah bisa dimulai,” katanya, beberapa waktu lalu.

Dana yang dibutuhkan untuk membangun pipa-pipa air bersih dari Jatiluhur hingga Jakarta adalah sebesar Rp4,1 triliun. Namun, biaya tersebut tidak seberapa dibanding kerugian yang diderita Jakarta akibat banjir sebesar Rp7 triliun, kata Firdaus Ali.

Pada 2014, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyetujui penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan SPAM tahap pertama di Waduk Jatiluhur.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pekerjaan umum saat itu Djoko Kirmanto dan Gubernur DKI Jakarta saat itu Joko Widodo. Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir 2016.

Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan mengatakan sampai saat ini proyek tersebut masih wacana. Pasalnya, pada tahun anggaran 2016, usulan anggaran ditolak oleh DPRD yang rencananya dianggarkan Dinas Tata Air.

“Ditolak waktu itu karena pada saat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Desember 2015 kepala bidang air bawah tanahnya tidak bisa menjelaskan dengan detail alasan itu. Banggar beranggapan bahwa itu untuk kepentingan komersil, bukan untuk masyarakat. Jadi, dicoret usulan anggarannya,” imbuh Teguh.

Teguh melanjutkan, kebutuhan air bersih sebenarnya bisa bersumber dari waduk, situ dan embung yang menjadi aset Pemda. Pasalnya, biaya lebih murah dan multifungsi sebagai pengendali banjir.

“Kita sebenarnya bisa memberdayakan situ, waduk dan embung, kok. Kenapa tidak?” imbuh Teguh.

Untuk 2017, Dinas Tata Air menganggarkan dana Rp400 miliar untuk memberdayakan waduk, situ, dan embung di Jakarta guna memasok air bersih di Jakarta. (OL-3)