Berharap Segera Keluar dari Permukiman Padat

RW 005 di Kelurahan Balimester, Jakarta Timur, merupakan satu dari sekian banyak permukiman padat yang ada di Jakarta. Rumah-rumah petak kecil yang ada di kawasan itu dibangun berdekatan satu dengan lainnya. Di beberapa rumah yang berhadapan, atap bahkan sampai menyambung satu dengan yang lain sehingga sinar matahari tak menembus ke tanah. Jalan permukiman selebar 1 meter, atau lebih tepatnya disebut gang senggol, hanya bisa dilalui pejalan kaki. Jika ada pengendara sepeda motor melintas, salah satu harus mengalah untuk melintas bergantian.

Sherly, salah satu warga setempat, menyatakan sebenarnya tidak nyaman tinggal di permukiman padat itu. Jika pintu dan gorden tidak dibuka, ia harus menyalakan lampu untuk bisa mendapatkan pencahayaan dalam rumah yang memadai. "Cari rumah di Jakarta itu susah. Ya karena faktor ekonomi, jadi mau tidak mau terima saja tinggal di kampung model begini," kata perempuan berusia 57 tahun itu.

Suara knalpot sepeda motor dan teriakan anak-anak yang lalu lalang di depan rumahnya sudah menjadi santapan rutinnya sejak pagi hingga malam hari. Terkadang dia suka kesal jika suaranya terlalu bising. Namun, dia enggan marah-marah lantaran tidak mau dimusuhi pengendara dan orangtua anak-anak itu yang tidak lain ialah tetangganya sendiri. Tak berhenti di situ, tidak enaknya tinggal di permukiman padat ialah juga rawan kebakaran karena api bisa menjalar dengan cepat dan dapat melalap satu kampung. Bencana itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu saat api sukar dipadamkan karena mobil pemadam kebakaran sulit masuk ke tengah kampung yang jalannya tidak bisa dilalui mobil petugas.

Syafnir, tetangga Sherly, juga berangan-angan bisa segera keluar dari lingkungan padat penduduk dan punya rumah yang senyaman di kampung halamannya di Medan, Sumatra Utara. Di Medan sana, ia mengaku punya rumah dengan halaman yang luas dan udaranya yang segar. Di rumahnya yang sekarang, oksigen yang dia hirup sudah bercampur dengan asap knalpot sepeda motor, aroma masakan tetangganya, dan juga bau air selokan depan rumahnya.

"Jangan ditanya soal halaman ya. Halaman itu ya jalan depan rumah itu, ha ha ha," canda Syafnir. Belum lagi tempat tinggalnya yang semakin sempit karena ia membuka warung untuk bisa menafkahi istri dan tiga anaknya. Otomatis ruang gerak makin terbatas. Belum lagi satu-satunya sepeda motor yang dia punya juga diparkir di dalam rumah. "Kalau mau santai-santai, di lantai atas, di kamar tidur. Ada dua kamar tidur. Satu untuk saya dan istri, satunya untuk anak-anak," katanya.

Selain di Balimester, permukiman padat ada di Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Satu kelurahan dengan luas wilayah 30,11 hektare itu dihuni 26.225 penduduk atau rata-rata 874 orang bermukim di setiap hektarenya. Dengan kondisi tersebut, konflik sosial rentan terjadi setiap harinya dan biasanya faktor penyebab hanya hal-hal sepele, terkadang bisa berujung sampai tawuran.

Lebih sehat
Jika dibandingkan dengan mereka yang ada di permukiman padat, warga yang tinggal rumah susun (rusun), khususnya yang disediakan Pemprov DKI Jakarta, mengaku lingkungannya yang sekarang lebih nyaman. Contohnya Anisa, warga Kampung Pulo yang direlokasi ke rumah susun sewa Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Ia mengaku bahagia hijrah ke rusun setelah 30 tahun tinggal di kawasan padat Kampung Pulo.

"Sekarang tinggal di unit rusun yang luasnya cuma 30 meter persegi, padahal dulu 120 meter persegi. Tidak apalah karena lingkungan yang sekarang lebih bersih dan sehat. Kalau dulu, rumah luas, tapi lingkungan kumuh," ujar Anisa yang sudah tinggal di rusun selama 1,5 tahun sejak Mei 2015. Penghuni lainnya, Enok, yang juga dulunya tinggal di Kampung Pulo, bernada sama dengan Anisa. Ia mengaku betah tinggal di rusun meski suasananya seperti bukan rumah umum kebanyakan.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Arifin mengatakan pihaknya sudah punya rencana untuk memindahkan warga di permukiman padat ke rumah susun. Hal itu diharapkan bisa menjadi solusi di setiap kawasan semacam itu. Hanya saja, ujarnya, kesulitannya selama ini ialah sikap masyarakat yang masih menolak untuk tinggal di rusun. Mereka merasa lebih nyaman tinggal di lingkungan rumah saat ini mereka meski terbilang tidak sehat. Menurut ahli perencanaan tata ruang Nirwono Joga, penataan permukiman warga sebaiknya dilakukan secara bertahap agar masyarakat bisa menyesuaikan diri dan perlahan memahami arti penting sebuah penataan kawasan. Namun, itu harus diikuti dengan ketersediaan infrastruktur dan ruang terbuka yang juga secara bertahap. (Beo/J-1)