Pak Gubernur Kelas Pekerja juga Butuh Rusun

BERHARAP bisa memiliki tempat tinggal di pusat Jakarta bagi kelas pekerja sekarang ini bisa dikatakan hampir mustahil. Di tengah terbatas dan 'gilanya' harga lahan untuk membangun rumah di Ibu Kota, masyarakat kini memilih mencari hunian di pinggiran atau di kota-kota penyangga Jakarta, seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi. Meski harga hunian terjangkau, faktanya tetap saja ada kekurangan dari pilihan tinggal di pinggiran kota bagi mereka yang bekerja di Jakarta.

Misalnya saja soal waktu tempuh dari rumah menuju kantor yang saat ini rata-rata minimal 2 jam bagi warga Bekasi untuk menuju kantor mereka di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, di pagi hari. "Awalnya para pekerja ini bisa menikmati hidup di pinggiran Jakarta karena bisa beli rumah sendiri meski butuh waktu berjam-jam menuju kantor karena macet setiap harinya. Tapi lama-kelamaan, mereka mengalami kelelahan yang cenderung ke arah stres. Di sinilah warga membutuhkan solusi hunian vertikal di tengah Kota Jakarta," papar Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda.

Konsep hunian vertikal di kota besar, menurutnya, sudah menjadi solusi di tengah kebutuhan perumahan yang kian meningkat. Saat ini lahan permukiman makin menipis sementara populasi penduduk meningkat. Sayangnya, sambung Ali, pembangunan rumah susun (rusun), apartemen, dan flat di Jakarta belum ada aturan baku yang mengatur peruntukannya. Alhasil, pembangunan hunian vertikal hanya untuk menyasar kelompok masyarakat menengah ke atas.

Berada di tengah kota seakan menjadi pembenaran untuk mematok harga hunian hingga miliaran rupiah. "Padahal, hunian vertikal itu harus lebih banyak mengakomodasi kepentingan warga menengah ke bawah. Di Jakarta, konsep hunian vertikal belum direncanakan secara matang. Adanya rusunawa dan rusunami baru sebatas untuk para korban penggusuran, bukan untuk kelas pekerja," kata Ali.

Padahal, jika konsep hunian vertikal benar-benar direncanakan secara matang, hal itu tentu akan mengurai sejumlah masalah di Jakarta, terutama masalah kemacetan. Karena itu, sambungnya, penyediaan hunian vertikal bagi kelas pekerja saat ini sudah menjadi kebutuhan mendesak dan jadi tugas terberat bagi pemerintah. Pasalnya jumlah penduduk Jakarta saat ini diproyeksikan sekitar 10 juta jiwa.

Jumlah itu bertambah di siang hari hingga 14 juta jiwa. Namun, lagi-lagi disayangkan, harga yang ditawarkan pengembang apartemen saat ini relatif sangat tinggi. Padahal, pemerintah seharusnya bisa menyediakan public housing bagi pekerja yang punya gaji pas-pasan. Saat ini, harga hunian vertikal yang ada masih berkisar di atas Rp30 juta hingga Rp70 juta per meter persegi.

"Kalau pemerintah punya political will, pemerintah bisa menyediakan rusun dengan harga jual di bawah Rp20 juta per meter persegi bagi kelas menengah ke bawah. Konsep 1.000 tower rusun itu sebenarnya sudah bagus, tapi akhirnya banyak investor yang punya rencana untuk mengomersialisasikan. Jadi, sekali lagi pemerintah harus memiliki aturan baku soal tata ruang hunian vertikal," jelas Ali.

Baru wacana
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah punya rencana penyediaan hunian vertikal bagi warga kelas menengah ke bawah. Hanya saja, saat ini pihaknya tengah memprioritaskan peruntukan rusun bagi warga yang terkena penertiban. Apalagi, hingga saat ini masih banyak kawasan bantaran kali, waduk, dan jalur hijau yang belum bebas dari bangunan liar.

Pemprov juga masih mengebut proyek normalisasi kali dan waduk sebagai program prioritas penanganan banjir. "Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih memfokuskan pada pembangunan rusunawa untuk memenuhi kebutuhan relokasi warga akibat normalisasi kali di lima wilayah kota," kata Tuty. Estimasi rusunawa yang masih dibutuhkan Pemprov DKI sekitar 18 ribu unit untuk menampung warga yang terkena penertiban.

Hingga tahun depan, baru terpenuhi 11.105 unit yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. "Secara keseluruhan, ditargetkan penyelesaian pembangunan 18 ribu unit tersebut pada 2018," ujar Tuty. Ia menambahkan, rusun yang bersubsidi tak hanya diperuntukkan warga yang terkena relokasi, tetapi juga masyarakat yang berpenghasilan rendah, yakni sebatas upah minimum provinsi.

Rusun dengan harga indekos, menurut Tuty, tengah diwacanakan untuk warga kelas menengah. Menurut rencana, rusun tipe itu akan dibangun di atas pasar tradisional dan terminal yang sebelumnya direhabilitasi lebih dulu. Pemprov DKI, melalui PD Pasar Jaya, telah mengkaji rencana membangun hunian vertikal untuk kelas menengah di beberapa pasar. "Selain itu, untuk rusun di atas pasar, saat ini sedang dilakukan kajian kelayakannya oleh PD Pasar Jaya selaku BUMD," kata Tuty.

Rusun harga indekos juga akan dibangun di area transit transportasi massal (transit oriented development/TOD). "Rusun yang diperuntukkan pegawai saat ini masih dalam wacana. Akan diprioritaskan kemudian setelah kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi. Kelas apartemen masih wacana juga dan belum ada aturannya," katanya. (Put/J-1)