INDONESIA darurat narkoba. Hal itu kerap disampaikan Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan saat menanggapi maraknya kasusnarkoba di Indonesia. Pada poin keempat dari sembilan agenda prioritas program Nawa Cita, ia menekankan perlunya upaya masif untukperang terhadap kejahatan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara didorong untuk fokus dalam menanganikejahatan narkoba. Apalagi, berdasarkan data Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia (UI) dan BNN 2014 menyebutkan, di negeri ini terdapat 4 juta jiwa penyalah guna narkoba. Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, untuk berperang melawan narkoba
yang dinilainya sudah darurat, itu memerlukan kepedulian bersama. Semua kementerian, lembaga negara, dan elemen masyarakat, ujarnya, harus berbuat untuk perang terhadap kejahatan barangbarang berbahaya tersebut.
"Narkoba itu merupakan serangan kejahatan ke generasi penerus bangsa. Semua harus bergerak bersama. Mereka (gerenasi penerus bangsa) harus diselamatkan,†ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (16/10). Buwas, begitu ia biasa disapa, mengatakan selama ini masih terjadi ego sektoral setiap instansi pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba. Hal itu menyebabkan peredaran narkoba masih masif. “Selama ini ada ego sektoral, Polri berbicara ‘ini wilayah saya’, TNI, Bea Cukai, dan BNN pun begitu. Mau berbuat untuk negara ini kok lucu seperti itu. Saya enggak mau begitu caranya. Semua harus bersatu untuk memerangi kejahatan narkoba," katanya. Oleh karena itu, perwira tinggi bintang tiga yang baru satu bulan menjabat Kepala BNN tersebut bekerja cepat.
Beberapa kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dijalin dan diperkuat. Dari sisi pemberantasan, ia baru saja memperkuat kerja sama dengan TNI, Polri, Bea Cukai, dan elemen masyarakat pelabuhan untuk menindak penyeludupan narkoba di jalur laut. Targetnya terutama yang sering digunakan para sindikat untuk menyeludupkan narkoba masuk ke Indonesia. Penindakan di lautan, kami (lakukan dengan) terus mengikuti (sindikat penyelundup). Jika dia masuk dari jalur laut, langsung kami hancurkan, kami tembak (kapal dan sindikatnya) di tempat pakai senjata (TNI) Angkatan Laut. Saya yang bertanggung jawab," tegasnya.
Menurutnya, anggota pasukan khusus yang diseleksi dan dilatih untuk penanganan narkoba terdiri dari gabungan Polri dan TNI. Sementara itu, dari sisi pencegahan narkoba BNN sudah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengampanyekan pesan antinarkoba. Salah satunya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Nanti di bus Trans-Jakarta kita tempeli logo pesan antinarkoba. Pesan juga akan disampaikan melalui videotron. Begitu juga di diskotek yang rawan peredaran narkoba kami pasang. Kalau (diskotek) enggak mau (dipasangi pesan), ya, harus ditutup. Itu pengaruhnya besar untuk pencegahan. Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) setuju itu," katanya. Upaya pencegahan sejak dini, ujarnya, juga akan terus dilakukan. Untuk itu, BNN tengah melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memasukkan pelajaran bahaya narkoba ke kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Dari sisi penindakan hukum, kata Buwas, para bandar narkoba kelak akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LP) khusus yang tidak mudah terjangkau oleh akses komunikasi ke luar. Sebanyak 75% peredaran narkoba selama ini dikendalikan dari LP. Selain itu, rehabilitasi terhadap pengguna narkoba akan diperketat. Mereka tidak akan langsung direhabilitasi, tetapi ada konsekuensi hukum yang harus mereka pertanggungjawabkan. "Semua harus melewati proses hukum di pengadilan. Jangan sampai bandar bersembunyi menjadi pengguna," tegasnya Bila semua pihak bisa memerangi kejahatan narkoba bersama-sama, ia optimistis cita-cita Indonesia bebas narkoba bakal terwujud.