Kapal Tanker Pengangkut CPO Berbelok di Selat Malaka

PAMAN Jodi. Begitulah dia disapa. Ia duduk bersantai menikmati alunan musik di sebuah bar kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dua pekan lalu. Malam itu dua botol red wine menemaninya.

Sudah dua hari dia berada di Jakarta untuk keperluan pekerjaan. Sebelum kembali ke tempat tugas di Pelabuhan Dumai, Riau, Jodi menikmati hidup dengan mencicipi anggur kesukaannya.

Amarone, anggur asal Italia, yang parkir di mejanya terbilang mahal, yakni Rp1,75 juta per botol. "Ayo, bro, pesan wine yang enak. Coba juga ini Chateau Dulux," kata Jodi sambil menyodorkan red wine seharga Rp1,5 juta per botol.

Dia meminta Media Indonesia tidak ragu memilih wine premium asal dihabiskan. Untuk menikmati suasana santai, ujarnya, harus ditemani minuman berkelas.

Bagi Jodi, harga minuman tidak menjadi masalah. Pendapatannya sebagai nakhoda kapal tanker pengangkut minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) mampu membeli berlusin-lusin Amarone ataupun Chateau Dulux.

Jodi yang sedang bergembira lantas bercerita tentang kesehariannya menakhodai kapal di perairan Selat Malaka. Sebelum bergabung di perusahaan pelayaran tempatnya bekerja saat ini, dia membawa kapal dengan wilayah operasional di kawasan Indonesia Timur.

Tantangan di perairan kawasan Indonesia Timur tergolong berat. Namun, pendapatan yang dia terima terpaut jauh dengan kapal tanker CPO di Selat Malaka. Padahal, rute pelayarannya di perairan Sumatra terbilang singkat, dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Dumai.

"Itu rute resmi, ya, bro. Kalau riilnya, saya sering membawa tanker masuk ke Singapura," kata dia sambil senyum-senyum. Dari Pelabuhan Belawan, tanker yang memuat penuh CPO mengangkat sauh pada tengah malam. Biasanya pukul 23.00 WIB hingga 02.00 WIB.

Pada jam-jam seperti itu pengawasan lebih longgar. Setelah berlayar beberapa mil dari pelabuhan, instrumen GPS (global positioning system) dimatikan. Tujuannya agar pergerakan tanker tidak terdeteksi.

Selanjutnya dia secara perlahan membawa kapal bergerak menuju perairan Selat Malaka. "Saya terus memantau sekeliling untuk mengantisipasi kapal-kapal patroli," tuturnya. Setelah yakin merasa aman, di titik koordinat tertentu, haluan kapal diarahkan ke Singapura.

Jodi mengaku mengetahui mengubah haluan menabrak berbagai regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Namun, faktanya, kata dia, kegiatan ilegal di perairan Selat Malaka bukan hanya dilakukan belasan kapal tanker. Setiap hari kapal-kapal tanker CPO berlalu lalang menyelundupkan muatan ke negeri jiran. Seharusnya CPO yang mereka bawa untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi atas perintah pemilik barang, CPO dapat melaju ke Singapura.

Kapal-kapal yang sebagian besar berlayar dari Pelabuhan Belawan dan Dumai itu mendatangkan keuntungan berlipat bagi pemiliknya. Bos-bos CPO tidak perlu membayar bea keluar karena minyak kelapa sawit diekspor secara ilegal. Setelah itu, pemilik CPO merekayasa penerbitan faktur pajak fiktif. Tujuannya untuk mengklaim restitusi pajak ke negara.

Belakangan, strategi bos-bos CPO dalam meraup keuntungan semakin canggih. Mereka mengembangkan transaksi antargrup. Sebelumnya, mereka hanya merekayasa transaksi dalam grup sendiri. Kini, pola transaksi antargrup meningkat ke kontrak-kontrak jangka panjang.

Pendirian kantor induk perusahaan (holding company) di luar negeri terutama di Singapura tumbuh seperti jamur untuk mempermudah para bos CPO mengatur pola transaksi saling menguntungkan. Mereka menjadi lebih leluasa melakukan transaksi swap, pinjam-meminjam komoditas, bahkan transaksi forward CPO. 

"Mereka sudah membentuk kartel dan memilih Singapura karena negara itu surga bagi pembayar pajak. Singapura kan termasuk tax heaven country," cetus sumber di pemerintahan.