Jangan Diurus Sendiri

SEJUMLAH trotoar di Jakarta yang telah direnovasi, diperlebar, dan nyaman untuk penyandang disabilitas justru dikuasai pedagang kaki lima (PKL), menjadi tempat parkir, dan kerap kali dilalui pengendara sepeda motor untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Fenomena itu bisa terlihat di trotoar Jalan Suryopranoto, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Di beberapa pertokoan, banyak sepeda motor yang diparkir di atas trotoar yang lebarnya sekitar 2 meter. Bahkan, motor diparkir tepat di atas jalur kuning yang diperuntukkan sebagai pemandu bagi penyandang tunanetra.

Nurdin, 40, salah satu pejalan kaki yang dijumpai pada Selasa (6/12), mengaku kesal dengan kondisi tersebut. Sering kali trotoar sama sekali tidak bisa dilalui karena banyak PKL dan pengendara sepeda motor. "Jadinya saya turun ke jalan. Kalau saya sampai ditabrak, siapa yang salah? Yang nabrak? Yang turun ke jalan? Atau yang parkir di atas trotoar sampai menghalangi pejalan kaki?" keluhnya.Kondisi serupa terjadi di trotoar di Jalan Matraman Raya, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, atau tepatnya di dekat persimpangan Jalan Slamet Riyadi.

Di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lebih parah. Trotoar yang dilebarkan malah menjadi sarana PKL berusaha. Jangan bertanya sulitnya penyandang tunanetra saat melalui trotoar di sana. Mereka yang normal pun sulit melangkah karena penuhnya trotoar dengan PKL dan ojek yang mangkal. "Kalau pagi atau sore saat pulang kerja itu padatnya minta ampun. Mau jalan saja susah. Gimana yang tunanetra. Dilebarkan tanpa pengawasan gini malah makin banyak PKL dan ngelunjak," ujar Nisa, 30, warga Serpong yang setiap hari menggunakan kereta rel listrik (KRL) dari Staisun Tanah Abang untuk menuju tempat kerjanya di Pejompongan.

Nisa berharap PKL ditata agar tertib. Konsep penataan PKL kelihatannya belum ada dari pemerintah. "Kami butuh mereka juga. Nah gimana caranya agar PKL ada tapi rapih dan enggak mengganggu, itu yang jadi soal," tuturnya. Suyono, 58, pejalan kaki lainnya, mengungkapkan truk yang sedang bongkar muat juga sering menutup trotoar di Tanah Abang. Kondisi berbeda ada di trotoar kawasan Jalan Melawai Raya atau Blok M, Jakarta Selatan. Pejalan kaki bisa nyaman berjalan di sana. "Enak sih. Ada yang awalnya sempit banget sampai enggak bisa lewat karena dikuasai pertokoan dan hotel. Kita sampai segan lewat situ, tapi akhirnya bisa lewat bebas layaknya jalan umum," tukas Rifki, 18, pelajar yang bersekolah di kawasaan tersebut.

Belum maksimal
Penataan trotoar di Jakarta, menurut Presidium Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin, tanggung. Harusnya menyeluruh di seluruh kawasan dan bukan hanya di tempat-tempat umum yang ramai. Dengan begitu, budaya berjalan kaki bisa dimulai dari kampung-kampung hingga ke pusat kota. "Jadi kalau ada anak sekolah di kampung-kampung tidak lagi menggunakan sepeda motor, cukup berjalan kaki di trotoar," kata Ahmad.

Penataan juga harus melibatkan instansi lain, jangan dinas bina marga semata. Dinas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) siap ikut menata PKL. Jangan hanya bertugas menyalurkan bantuan ke pedagang binaan. "Pengerjaan ini haruslah terkoordinasi, jangan hanya dinas bina marga, sehingga pelebaran tidak hanya berupa fisik, tapi juga fungsinya bisa dinikmati," kata dia.

Di sisi lain, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai trotoar yang sudah direnovasi sekadar 'proyek'. Misalnya, garis kuning (yellow line) untuk membantu kaum disabilitas, apakah sudah dikonsultasikan dengan komunitas disabilitas sebelum dipasang. "Dengarkan masukannya, laksanakan, kemudian uji coba. Terutama bagi kaum tunanetra, lihat apakah bermanfaat, jangan sekadar dipasang sembarangan," tukas dia.(Beo/Put/Gan/J-3)