WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat optimistis penyerapan APBD DKI Jakarta 2015 bisa mencapai 70% hingga 75%. Ia juga yakin penyerapan tahun ini bisa lebih tinggi daripada penyerapan tahun lalu. "Saya optimistis penyerapan anggaran tahun ini akan lebih tinggi daripada pada tahun lalu," kata Djarot di Balai Kota DKI, Selasa (13/10). Ia mengklaim, pada September lalu penyerapan APBD telah mencapai 30%. Artinya, lebih tinggi 1% bila dibandingkan dengan penyerapan pada September 2014.
Karena itu, ia optimistis penyerapan bisa mencapai hingga 75%. "Kami lihat penyerapan pada September 2015 sudah mencapai angka 30% lebih, sedangkan penyerapan anggaran September 2014 hanya 29%," ujarnya. Selain itu, lanjutnya, proses persiapan lelang untuk program kegiatan yang dimasukkan ke Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) DKI Tahun 2015 sudah rampung. Karena itu, ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengesahkan RAPBD-P DKI menjadi APBD-P, lelang dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama.
"Sekarang proses persiapan lelang sudah selesai semua. Kalau kita hitung-hitung, dengan adanya proses lelang hingga akhir tahun ini, penyerapan anggaran bisa mencapai 70% sampai 75%," kata Djarot. Mantan Wali Kota Blitar itu menegaskan, meski Kemedagri terlambat mengesahkan APBD-P DKI 2015, kondisi itu tidak akan mengganggu jalannya penyerapan anggaran. Sebab, untuk merealisasikan penyerapan anggaran, masih ada waktu sekitar 3 bulan lagi.
"Enggak masalah, asalkan proses lelangnya sudah selesai semua. Jadi, kita tinggal melaksanakan lelangnya saja. Kenapa tidak mengganggu, karena kita masih ada sisa 3 bulan," jelasnya. Meskli demikian, mantan anggota DPRD Jawa Timur itu tidak yakin penyerapan anggaran bisa mencapai 80% lebih. "Kalau saya pribadi, (optimistis) penyerapan bisa sampai 70%. Namun, kalau Anda bertanya apakah bisa sampai 80%, saya enggak bisa janji," tandasnya.
Saat memasuki akhir 2015, sedikit demi sedikit tingkat penyerapan anggaran mulai meningkat. Namun, ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya tidak menunjukkan perbaikan. Salah satunya DKI Jakarta yang tidak pernah lepas dari posisi buncit sejak Juli lalu hingga kini. Berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk ialah DKI Jakarta (19,39%), Papua (21,74%), Kalimantan Utara (23,7%), papua Barat (28,86%), dan Riau (29,8%).Sementara itu, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi ialah Gorontalo (63,1%), Maluku Utara (63%), Kalimantan Tengah (62,9%), Nusa Tenggara Timur (57,6%), dan Sulawesi Tenggara (56,9%).