Plt Gubernur DKI Sumarsono: Ukuran Kinerja Ada di Pemerintah Pusat

SATU bulan sudah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Sumarsono menggantikan Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama cuti kampanye.

Respons aduan lewat aplikasi Qlue yang melambat selama Ahok cuti mendapat keluhan dari warga Ibu Kota.

Selain itu, pencairan dana untuk Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang semula ditolak Ahok menjadi catatan lain bagi Sumarsono.

Bagaimana ia menjalankan tugas sebagai gubernur di bawah bayang-bayang kepemimpinan Ahok yang dikenal tegas dan bekerja cepat. Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Yanurisa Ananta dengan Sumarsono, di sela-sela acara rapat kerja Badan Musyawarah (Bamus) Betawi III di Puncak, Jawa Barat, Sabtu (3/12).

Bagaimana kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anda?

Pengukuran kinerja itu dilakukan oleh pemerintah pusat.

Instrumen masyarakat (seperti lewat aplikasi Qlue) tidak mengukur kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah pusat yang menilai apakah fungsi pemerintahan, daya serap APBD sudah maksimal atau belum.

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah berjalan dengan baik atau belum.

Apa semua itu sudah menyentuh kebutuhan masyarakat dan berjalan stabil, itu semua dinilai setiap akhir tahun.

Bagaimana dengan pelayanan publik yang dianggap menurun selama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama cuti?

Jangan terpaku pada Qlue (laporan masyarakat lewat aplikasi Qlue) dulu. Itu lain lagi.

Kinerja yang menurun itu yang mana? Tidak bisa diukur dalam waktu satu bulan.

Ukuran kerja itu dalam satu tahun.

Sebuah proses sehingga kalau ada pertanyaan seperti itu, waktu sebulan tidak ada apa-apanya.

Indikator besarnya selalu di akhir tahun.

Ada lima hal yang menjadi ukuran di posisi saya sebagai Plt.

Apa saja lima hal yang Anda maksud?

Pertama, memastikan semua fungsi SKPD yang menjadi urusan pemda berjalan.

Kedua, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Ketiga, memastikan proses pilkada berjalan.

Hubungan kita dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lancar.

Perekaman data pemilih lancar meskipun masih ada sisa 138 ribu yang belum terekam.

Ukuran lainnya ialah APBD, progresnya lebih cepat dari sebelumnya.

Kemudian Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemarin sudah paripurna, sekarang tinggal pembahasan.

Terakhir soal pengisian jabatan.

Lima ukuran ini yang harus saya kerjakan berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016.

Lantas bagaimana dengan keluhan warga Ibu Kota yang masuk melalui aplikasi Qlue?

Kinerja saya tidak akan terbaca dalam Qlue.

Qlue itu untuk mengukur kinerja aparat di tingkat bawah.

Tidak merefleksikan kinerja pemda secara keseluruhan.

Tugas saya hanya lima ukuran tadi, termasuk di dalamnya netralitas dalam pilkada.

Apakah sebagai Plt gubernur bisa membuat peraturan yang dinilai dibutuhkan pada saat memerintah?

Plt gubernur diberikan kewenangan untuk diskresi mengambil langkah-langkah yang terbaik.

Contohnya, saat demonstrasi 2 Desember saya boleh mengambil kebijakan menyiapkan 3 ribu personel Satpol PP atau membuka layanan kesehatan di lapangan.

Itu diskresi saya.

Begitu juga dengan Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Yang tidak boleh itu di level kebijakan yang sangat mendasar, itu di luar kewenangan saya.

Apa pertimbangan Anda mencairkan kembali dana Badan Musyawarah (Bamus) Betawi sebesar RP2,5 miliar di akhir tahun ini. Padahal, sebelumnya Pak Ahok memutuskan tidak akan mengucurkan dana tersebut di APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017?

Sederhana saja.

Karena anggaran untuk Bamus Betawi sudah diprogramkan pada 2016.

Barang itu sudah ada, sudah disetujui DPRD dan eksekutif.

Bamus Betawi itu instrumen untuk membangun budaya Betawi.

Kedua, mereka ada keinginan untuk bergerak.

Mereka berjanji untuk tidak memasukkannya dalam agenda politik.

Akan netral dan tidak berpolitik, niatnya mengembangkan budaya.

Permintaan orang Jakarta masa tidak dikabulkan?

Akan disalurkan ke mana dananya? Rp2,5 miliar harus dipakai dalam waktu kurang dari satu bulan sebelum masa anggaran berakhir.

Bamus itu anggotanya 110 ormas (organisasi massa).

Bayangkan saja kalau Rp2,5 milar dibagi ke mereka?

Sekali kegiatan sudah habis. Jadi ini bukan hal yang besar.

Ini untuk mendukung kesenian Betawi.

Belum lagi kami mau bikin ikon untuk Jakarta.

Dengan Rp2,5 miliar ini tiga hari selesai.

Uang ini kecil.

Kalau saya idealnya bahkan Rp25 miliar.

Sebagian orang membandingkan kerja Anda dengan Pak Ahok. Apakah hal itu menyulitkan Anda dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Plt gubernur?

Terserah kalau mau dibandingkan.

Saya bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Karena itu, saya rutin lapor tiap minggu ke Kemendagri.

Hanya etikanya, saya harus menjaga koridor kebijakan Pak Ahok yang memang cocok. (J-4)