Sumarsono Kritik Lambatnya Pencairan Anggaran DKI Jakarta

PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono telah menyepakati revisi Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 termasuk di dalamnya peningkatan anggaran pendidikan. Dirinya tidak ingin dana tersebut terlambat dicairkan.

Soni, sapaan Sumarsono, pun menkritik ihwal pecairan anggaran APBD yang saban tahunnya kerap lelet.

"Saya kira sejarah DKI itu selalu terlambat. April baru keluar, sehingga Januari-Februari, mereka (SKPD) kosong tidak punya kegiatan. Tahun ini saya tidak ingin itu terjadi," kata Soni di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (25/11).

Soni pun berupaya mempercepat pencairan anggaran dengan disepakatinya memorandum of understanding (MoU) KUA-PPAS antara DPRD dan Pemprov DKI. Angka kesepakatan dana yang akan dicairkan mencapai Rp70,28 triliun.

"KUA-PPAS sudah disepakati pada November termasuk revisinya," kata Soni.

Sejumlah sektor prioritas Pemprov DKI Jakarta mengalami kenaikan jumlah anggaran. Menurut Soni, salah satu sektor tersebut yakni pendidikan.

"Ini seiring dengan prioritas nasional dalam rangka nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang indeksnya ada tiga. Kalau kita sebut dengan kualitas hidup manusia itu ya ukurannya indeks pembangunan manusia," kata Soni.

Tiga indeks kualitas hidup manusia tersebut, lanjut Soni, yakni kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Ketiga sektor tersebut berperan penting dalan pembangunan ibu kota.

"Pendidikan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas manusia sebagaimana ditegaskan dalam nawacita," ucapnya. (MTVN/OL-3)