Ahok Sebut Kalibata City Program Pelanggaran

BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari berdirinya Apartemen Kalibata City yang menyalahi aturan. Pernyataan Ahok itu menyusul keluhan warga Kalibata City yang meminta keadilan soal Paguyuban Pengurus Rumah Susun (PPRS).

"Kalau Bapak minta keadilan, kalau saya adil, Kalibata City itu program pelanggaran. Karena yang beli apartemen adalah bapak-bapak yang gajinya di atas Rp5 juta," kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Sedianya apartemen Kalibata City masuk dalam program rumah susun sederhana yang seharusnya hanya boleh dimiliki mereka yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Ahok makin berang karena ada parkiran yang disediakan di Kalibata City.

"Harusnya tidak boleh itu, malahan dirancang parkir mobil di situ juga. Karena dirancang untuk naik kereta. Mohon maaf ada juga perempuan simpanan macam-macam di sana," ucap Ahok.

Belum lagi ketinggian apartemen Kalibata City melampaui Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang disebut Ahok tidak sesuai aturan. Penyimpangan yang dilakukan itu kontradiktif dengan pengaduan dan permintaan keadilan dari warga kali bata City.

"Kalau adil, saya akan periksa penghasilan bapak ibu semua dan usir semua yang tidak sesuai. Tapi kan saya kan sadar ini kesalahan tempo dulu," terang Ahok.

Mestinya, kata Ahok, pemerintah harus membangun rusunami dengan sistem yang jelas. Atas dasar itu pada kepemerintahannya, Ahok berusaha berlaku adil bagi para penghuni rusunawa dan rusunami (apartemen).

"Kalau mau jual rusun, saya minta jual ke kamui(Pemprov DKI). Supaya kami bisa pergunakan ke tempat yang lain," tandas Ahok.

Sebelumnya, seorang warga Jakarta yang tinggal di Kalibata City, Suprobo, mengadu kepada Ahok soal sistem kepengurusan di rumah susun. Suprobo bilang sudah memiliki kepengurusan yang dipilih bersama warga Kalibata lainnya.

Namun, hingga saat ini, kepengurusan itu tidak juga disahkan. Pasalnya, ada kepengurusan tandingan.

"Kepala dinasnya ragu-ragu ambil keputusan. Kami mau ada keadilan supaya kami bisa mengurus apartemen atau rumah susun kami," kata Suprobo.

Mendengar itu, Ahok menyampaikan pendapatnya lebih menginginkan developer yang memegang kendali ketimbang warga. Karena Pemprov DKI, lebih mudah mengawasi developer lebih mudah.

"Kalau developer macam-macam bisa saya iket ditarik izinnya. Kalau Bapak ibu yang pegang gimana caranya," tegas Ahok.

Ahok pun meminta warga itu bersabar dan mengikuti proses yang berlangsung. Ahok pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa berhubung statusnya yang masih menjadi gubernur nonaktif. (MTVN/OL-3)