Malu dong! Tiga Kali Bolos Rapat Paripurna

KEMARAHAN Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis sulit ditutupi, kemarin (Rabu, 23/11). Rona wajah dan getaran nada suara menahan amarah terlihat jelas.

Ruddin patut marah. Sudah tiga kali rapat paripurna yang mengagendakan usulan, penyampaian pendapat, serta penyampaian jawaban eksekutif mengenai pengajuan revisi Peraturan Daerah No 12/2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya dihadiri segelintir anggota DPRD.

Dari pantauan <>Media Indonesia, kehadiran anggota dewan bisa dengan mudah dihitung. Deretan kursi anggota dewan terlihat kosong. Bagaimana tidak, dari total 106 anggota dewan, hanya ada 35 anggota yang hadir.

Itu sangat kontras dengan deretan kursi jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang penuh terisi. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hampir seluruhnya hadir. Dari sekitar 100 kursi yang disiapkan selalu terisi penuh dalam setiap rapat paripurna DPRD.

Rudin menyesalkan aksi membolos yang dilakukan rekan-rekannya. Ia mengatakan agenda rapat paripurna selalu penting untuk diikuti, sebab berkaitan dengan masa depan pemerintahan DKI Jakarta hingga tahun-tahun mendatang.

"Buat apa ada isi presensi. Terisi semua memang, tetapi yang hadir mana? Tolong, kalau memang tidak ada gunanya, lebih baik tidak usah isi presensi sekalian," sesal Ruddin dalam agenda penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan revisi Perda No 12/2014 di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Ruddin pun menyesalkan sikap rekan-rekannya itu dengan mengaitkan polah anggota dewan dalam pembahasan anggaran. Sudah bukan rahasia lagi, rapat pembahasan anggaran kerap ditunda jika kepala SKPD yang terkait langsung tidak hadir dan hanya diwakili wakil kepala dinas atau sekretaris dinas.

Ruddin pun meminta Wakil Ketua DPRD yang hadir untuk memberi teguran serta menghormati kinerja SKPD yang selalu sabar meladeni sikap DPRD. "Pak Wakil Ketua harus menegur. Mereka yang tidak hadir ini masak tidak ingat kalau pembahasan dengan SKPD, kalau hanya wakil yang hadir, ngambek dan enggak mau rapat. Seharusnya malu, dong," ungkapnya.

Tak hanya sering membolos, DPRD tahun ini pun tak memperlihatkan perbaikan kinerja. Hingga menjelang akhir tahun, belum satu pun rancangan peraturan daerah (raperda) disahkan DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Tri Wisaksana atau yang akrab disapa Sani memaklumi emosi yang diluapkan langsung oleh Ruddin di hadapan para anggota dan pemimpin SKPD yang hadir dalam rapat. Sani berjanji akan melayangkan surat teguran kepada fraksi tiap partai agar menegur anggota yang tidak hadir.

"Kalau ketua dan wakil ketua memang sudah bersepakat untuk punya giliran dalam memimpin rapat sehingga saat ini hanya saya yang hadir. Nah, kalau anggota memang harus ada teguran dan sanksi. Sanksi seperti apa biar Badan Kehormatan yang menyelesaikan," ucapnya.(J-3)