Pemprov DKI Tambah Pinjaman untuk Proyek MRT

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana mengajukan tambahan pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk kelanjutan pembangunan proyek moda raya terpadu atau mass rapid transit (MRT).

Pinjaman itu akan dilakukan melalui pengajuan proposal dan turun melalui APBD 2017 berupa dana penyertaan modal pemerintah (PMP).

Menurut Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, tambahan dana yang diperkirakan sebesar Rp2,5 triliun itu digunakan untuk menutupi biaya konstruksi koefisien gempa.

Sebagai informasi, untuk menahan gempa ada jarak tertentu yang dibuat selebar 0,5 meter di dalam infrastruktur rel MRT. Namun, ada perubahan konstruksi agar bisa lebih tahan, maka koefisiennya bertambah menjadi 1 meter.

"Kekurangan MRT dari koefisien gempa karena 0,5 meter, bahaya nih ditambah jadi 1 meter. Jadi kekurangan Rp2,5 triliun akan dibayar melalui pinjaman," kata Sumarsono di Gedung DPRD DKI seusai rapat paripurna dengan anggota dewan, Rabu (23/11).

Untuk bisa memperoleh tambahan pinjaman tersebut, Sumarsono akan mengirim kepada Kementerian Keuangan dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Proses pencairan pinjaman itu diperkirakan bisa dilakukan pada 2017. Adapun pelunasan peminjaman diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Bisa cepat bisa lambat. Itu namanya addendum saja. Kecuali pinjamannya belum ada. Payung hukumnya ada, itu prosesnya cepat tidak sampai setahun," ujarnya. (X-12)