Pemprov Kukuh Tagih Tunggakan Rusun Rp22 M

PELAKSANA Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan pihaknya tidak akan menghapus tunggakan sewa penghuni rumah susun (rusun) di Jakarta yang totalnya mencapai Rp22 miliar. Wacana pemutihan yang diajukan para penyewa rusun itu dinilainya malah tidak mendidik dan mengajari warga untuk tidak disiplin.

"Pemutihan tidak mungkin dilakukan karena itu tidak mendidik. Warga harus tetap tanggung jawab. Kecuali amat sangat terpaksa, itu lain lagi dan itu kebijakan teknis yang harus dikoordinasikan lagi," kata Sumarsono di Balai Kota, kemarin.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta tengah memikirkan upaya menambah lapangan pekerjaan untuk penghuni rusun sehingga mereka bisa memiliki penghasilan tambahan.

"Detailnya akan saya konsultasikan dengan Kepala Dinas Perumahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta," Katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencatat tunggakan sewa unit hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di seluruh DKI Jakarta mencapai Rp22 miliar.

Tunggakan sebesar itu terjadi selama tiga tahun terakhir pada 6.516 unit hunian dari total 13.896 unit rusunawa yang ada di Ibu Kota.

Nilai tunggakan terbesar terjadi di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, sebesar Rp6 miliar lebih, sedangkan tunggakan terbesar kedua di Rusunawa Pinus Elok, Jakarta Timur, yakni Rp4 miliar.

Selebihnya, itu terjadi di Rusunawa Pulogebang Rp1,9 miliar, Rusunawa Komaruddin Rp1,6 miliar, dan Tipar Cakung di Jakarta Timur Rp1 miliar. Selanjutnya, penghuni Rusunawa Muara Baru juga menunggak Rp1,2 miliar dan Rusunawa Kapuk Muara Rp1,6 miliar.(Aya/J-1)