Kapolda Tegaskan akan Pidanakan Pembuat Onar dalam Kampanye

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan menegaskan pengadangan terhadap pasangan calon kepala daerah sebagai pelanggaran. Ia mengancam bisa memidanakan pembuat onar dalam aktivitas kampanye selama masa pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Itu nggak boleh, mengganggu jalannya Pilkada dan itu pelanggaran. Kita sudah koordinasi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) untuk mengambil langkah, kemarin sudah kami amankan untuk semua pelaksanaan kampanye harus berjalan. Dari mana pun pasangan calon itu," ujar Iriawan di Jakarta, Minggu (20/11).

Menurut Kapolda, jika ada massa yang mengadang proses berjalannya kampanye, massa itu harus dibubarkan karena kampanye harus terus berjalan. Pengadangan terhadap kampanye melanggar undang-undang.

Untuk mencegah hal tersebut, polisi menambah pengawalan, khususnya bagi pasangan nomor 2, yakni Basuki-Djarot saat berkampanye di wilayah tertentu. Namun, ia menegaskan, seluruh pasangan baik nomor urut 1, 2, maupun 3 sama-sama tidak boleh diganggu saat berkampanye.

"Personel melekat (jumlahnya) tetap. Kalau kebutuhan untuk kampanye, jumlahnya kita tambah," imbuhnya.

Untuk pengamanan kampanye di kecamatan, kepolisian siap menambah personel sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK), yakni sekitar 90 personel. Jumlah tersebut fleksibel, bisa dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai kebutuhan.

"Kemarin 1 SSK karena kita lihat massa yang mengadang tergantung situasi yang mengganggu jalannya kampanye," tambahnya.

Polisi sendiri telah memegang jadwal kampanye setiap paslon dari KPU sehingga bisa mengantisipasi pengamanan dalam pelaksanaannya. Sejauh ini, paslon Basuki-Djarot dinilai dalam kondisi rawan lantaran menerima penolakan di sejumlah tempat.

Terkait kemungkinan adanya massa bayaran dalam aksi penolakan tersebut, Iriawan mengatakan belum sampai ke sana.

"Itu ada informasi, tapi kita belum sampai ke sana," pungkasnya. (OL-4)