Transportasi Murah Butuh PSO Rp3,2 T

PT Trans Jakarta mengajukan dana public service obligation (PSO) atau subsidi Rp3,2 triliun untuk membiayai operasional bus Trans-Jakarta yang akan melayani seluruh rute angkutan umum di Ibu Kota tahun depan dengan tarif murah.

PSO yang diajukan melalui anggaran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) diharapkan bisa disetujui. Dana sebesar itu selain untuk operasional armada milik PT Trans Jakarta, juga armada operator lain melalui kerja sama operasi dengan skema tarif rupiah per kilometer.

"Kami sedang mempertahankan agar angka PSO bisa tetap Rp3,2 triliun," kata Direktur Utama PT Trans Jakarta Budi Kaliwono saat ditemui di Gedung DPRD DKI, pekan lalu.

Pengoperasian bus di seluruh rute itu akan menggunakan armada berstandar minimum Trans-Jakarta yang ada saat ini. Untuk merealisasikan rencana tersebut, PT Trans Jakarta akan menambah 3.000 unit bus melalui pengadaan sendiri dan kerja sama operasi dengan operator lain.

"Target kita tahun depan tambah 3.000 bus. Itu untuk mencakup seluruh wilayah Jakarta dan bukan hanya di koridor-koridor," katanya.

Menurut Budi, penempatkan bus-bus berstandar minimum Trans-Jakarta di seluruh rute angkutan umum merupakan arahan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh karena itu, kita juga telah mengajukan penyertaan modal pemerintah (PMP) pada Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2017 sebesar Rp420 miliar.

Dana itu, tambahnya, tidak akan ia gunakan untuk langsung membeli bus. Pembelian bus akan menggunakan dana pinjaman dari bank dan dana RMP sebesar Rp420 miliar dijadikan sebagai down payment pinjaman.

"Dana itu kami jadikan down payment dulu untuk pinjam ke bank. Karena kalau dana Rp420 miliar semuanya untuk langsung beli bus, tidak akan bisa," ujarnya.

Dipertimbangkan
Terkait dengan rencana PT Trans Jakarta, Ketua Komisi C DPRD DKI Bidang Keuangan, Santoso, yang dihubungi terpisah mengatakan anggaran PMP dan PSO yang diajukan PT Trans Jakarta belum disetujui.

Pihak legislatif masih mempertimbangkan sembari membahas anggaran yang terus berproses di rapat-rapat bersama komisi lainnya.

Ia berpendapat PT Trans Jakarta tidak boleh sembarangan memperbanyak bus karena biaya operasional akan membengkak dan membebani APBD. Ia menyarankan perusahaan itu mencari pendapatan melalui jalur lain untuk kebutuhan pengadaan bus.

"Harus mencari terobosan untuk mendapatkan pemasukan melalui aset yang dimiliki, jangan bergantung penuh pada dana APBD setiap tahun," kata Santoso.

Ia juga mengingatkan upaya melayani penumpang angkutan umum di luar koridor dengan standar pelayanan minimum armada bus Trans-Jakarta, terutama yang akan mengokupasi rute angkutan umum lain. "Bus Trans-Jakarta tidak boleh mematikan angkutan umum yang sudah ada," tuturnya.(Put/J-2)