Pemkot Jaksel akan Temui Warga untuk Bebaskan Lahan

PEMERINTAH Kota Jakarta Selatan berencana langsung menghubungi warga untuk proses pembebasan lahan terkait proyek normalisasi Kali Krukut.

Hal tersebut juga dilakukan agar setiap warga bisa mendapat informasi yang jelas langsung dari Pemkot Jaksel dan serta menghindari adanya provokator atau makelar yang bisa meningkatkan harga jual lahan sehingga berlipat lebih tinggi dari harga pasar.

"Kita hubungi pemilik langsung saja nantinya," kata Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi saat dihubungi, Sabtu (29/10).

Tri Kurniadi menyatakan, saat ini, pihaknya masih dalam proses sosialisasi dan inventarisasi lahan bersama Dinas Tata Kota.

Meskipun sudah mendapat kejelasan data sebanyak 503 bangunan yang melanggar Garis Sempadan Kali (GSK), pihaknya tidak bisa terburu-buru membongkar bangunan yang melanggar.

Pengukuran secara mendetail harus dilakukan terlebih dulu oleh Dinas Tata Kota untuk memastikan bagian bangunan milik warga yang akan dibongkar untuk pengerjaan normalisasi Kali Krukut.

"Saat ini, kita masih inventarisasi dan kita akan sosialisasikan terus ke semua pemilik. Tapi bertahap karena cukup banyak juga wilayahnya," kata Kurniadi.

Ada sebanyak 503 bangunan yang terbukti melanggar GSK Kali Krukut yang berada di 11 kelurahan. Empat di antaranya sudah dibongkar oleh Pemkot Jaksel yakni satu bagian pagar bangunan Pop Hotel di Kelurahan Bangka serta empat bangunan rumah semipermanen di Kelurahan Petogogan.

Dengan demikian, tersisa 499 bangunan lagi yang akan dibongkar oleh Pemkot Jaksel baik seluruh bangunan maupun hanya sebagian. (OL-3)