Lelang Pembangunan Rusunawa Dikebut

NORMALISASI sungai yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuntut ketersediaan rumah susun sewa (rusunawa).

Untuk itu, sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) DKI 2017 disahkan, dari 14 paket pengadaan barang dan jasa, salah satunya ialah lelang konstruksi pembangunan rusunawa.

"Ada 14 paket yang didahulukan termasuk pembangunan rusunawa," ungkap Kepala Badan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI, Blessmianda, saat dihubungi, Jumat (28/10).

Jika pada Desember mendatang APBD 2017 telah disahkan, jelas Blessmianda, pada Januari 2017 kontrak bisa segera dibayarkan. Kontraktor bisa langsung bekerja. Targetnya akhir 2017 ribuan unit rusunawa siap. Total nilai kontrak ke-14 paket tersebut mencapai Rp4,3 triliun.

"Namun, ada klausul perjanjian khusus dengan peserta lelang bahwa jika anggaran tidak mencukupi atau dibatalkan saat APBD disahkan, tidak ada gugatan atau ganti rugi. Jadi tidak ada kerugian materiil jika lelang dibatalkan." Alasannya, ungkap Blessmianda, kontraknya belum terikat. Karena itu, lelang pendahuluan diperbolehkan. Apalagi untuk rusunawa yang pembangunannya bisa makan waktu 11-12 bulan.

"Ini sangat bagus untuk mempercepat realisasi pembangunan rusunawa yang banyak dibutuhkan," kilahnya.

Tanggul raksasa

Proyek normalisai sungai dan waduk untuk mengatasi banjir di Jakarta kerap mandek. Terbatasnya rusunawa mengakibatkan relokasi warga yang tinggal di bantaran kali tertunda. Percepat-an pembangunan rusunawa sangat diharapkan Dinas Tata Air DKI Jakarta.

"Normalisasi masih jadi perhatian dan fokus kami tahun depan. Terbatasnya rusunawa juga jadi kendala," ujar Kepala Dinas Tata Air DKI, Teguh Hendarwan, Rabu (26/10).

Pihaknya juga akan fokus pada normalisasi waduk dan pembangunan tanggul raksasa untuk pencegahan banjir dan rob. Tanggul setinggi 3,8 meter dengan lebar 2,5 meter itu akan dibangun di pesisir pantai utara Jakarta. Dinas tata air akan membangun tahap awal tanggul di tiga bibir muara utara, yakni Kali Kamal, Kali Blencong, dan Kali Adem, dengan panjang total mencapai 57 kilometer.

Total anggarannya mencapai Rp3 triliun dalam R-APBD 2017. Teguh belum mau menjabarkan lebih detail nilai-nilai setiap pos belanja yang diajukan karena masih bersifat tentatif dan akan dibahas lebih lanjut di DPRD. Namun, ia memastikan anggaran itu akan dibagi untuk kegiatan normalisasi waduk yang butuh banyak alat berat.

Pihaknya baru memiliki 177 alat berat. Teguh ingin alat berat ditambah hingga berjumlah 400 unit agar normalisasi waduk dan sungai bisa cepat terealisasi. "Kami akan tambah alat berat untuk waduk," harapnya.

Disisi kain, normalisasi Kali Krukut yang dilakukan Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan terus dikebut. Pengerukan, tengah dilakukan sepanjang dua kilometer. (Put/J-3)