Ruas H Nawi ke Melawai Paling Lambat

PENGERJAAN proyek moda raya terpadu atau mass rapid transit (MRT) pada ruas Stasiun H Nawi dengan Stasiun Melawai Raya di Jakarta Selatan merupakan yang paling lambat bila dibandingkan dengan ruas lainnya pada koridor utara-selatan fase 1 Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pembangunan di ruas paket 103 itu, hingga 30 September baru mencapai 39%. Padahal, pembangunan di ruas lain, yakni Stasiun Senayan-Stasiun Istora atau paket 103, sudah mencapai 80%. Bahkan, pembangunan lorong bawah tanah di Jl Sudirman itu telah selesai dan tengah dalam penyelesai-an struktur rel, dinding, dan peron.

Menurut Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat, pembangunan pada paket 103 terhambat lambannya pembebasan lahan. "Memang terlambat, tapi saat ini pembebasan lahan sudah mulai berlangsung dan tinggal 10% lagi yang belum (dapat dibebaskan)," ujarnya, Selasa (18/10).

Sementara itu, pembangunan konstruksi MRT secara keseluruhan telah mencapai 56% dengan indikator penggalian terowongan bawah tanah mencapai 74% dan struktur layang 38%.

Terkait dengan masih banyaknya lahan yang belum dibebaskan di koridor utara-selatan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga itu akibat ada pegawai negeri sipil (PNS) yang sengaja menghambat pembelian lahan. Gubernur mengungkapkan itu setelah ia memanggil ratusan pemilik lahan yang terkena proyek MRT.

Dari pertemuan itu terungkap banyak warga yang sebenarnya sudah rela lahan mereka dibebaskan Pemerintah Provinsi DKI. Namun, berdasarkan catatan, ada 132 peta bidang lahan di sepanjang Jalan Fatmawati Raya hingga Jalan Panglima Polim Raya, Kelurahan Cipete, yang belum bisa dibebaskan tahun ini.

Seperti diungkapkan pengelola Gedung Apotek Kimia Farma di Jl Pang-lima Polim Raya, Kebayoran Baru, yang menyatakan Pemkot Jakarta Selatan belum mengajaknya membicarakan kembali pembebasan lahan untuk MRT. Menurut salah seorang staf apotek, Demin, pihaknya terakhir kali bertemu dengan pemkot saat negosiasi pembebasan lahan tahap pertama pada April 2015. Saat itu, 20 m2 lahan apotek dibebaskan untuk pembangunan tiang rel MRT.

Kabag Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Bambang Eko Prabowo menilai tudingan gubernur wajar karena proses pembebasan lahan untuk megaproyek tersebut memang sulit. (Put/Nic/J-2)